Analisis Kebijakan Pembentukan Kementerian Desa

August 13, 2017 | Author: Rico Hermawan | Category: Public Policy Analysis
Share Embed


Deskripsi Singkat






LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi harapan terhadap perubahan nasib pembangunan desa di Indonesia. Selama ini desa memang kerap dipinggirkan ketika orientasi perekonomian nasional hanya dipusatkan pada pembangunan di wilayah perkotaan. Sedangkan, peradaban nasional sejatinya harus dimulai dari pedesaan. Perekonomian masa kuno dimulai ketika manusia melakukan kegiatan bercocok tanam, mengolah tanah sehingga menemukan bahan makanan (pertanian), yang berada di desa-desa. Pembangunan desa semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan politik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun harus diakui bahwa desa mempunyai peranan yang sangat besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Padahal selama ini diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani kecil (lahan yang terbatas atau sempit). Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desan akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.
Kenyataannya angka kemiskinan di Indonesia di dominasi oleh penduduk di desa. Sensus penduduk 2010 menyebutkan bahwa presentase jumlah orang miskin mencapai 64 persen atau 19 juta orang. Sisanya 11 juta orang atau 36 persen di perkotaan (BPS, 2010). Indeks gini tahun 2013 juga mengalami kenaikan. Data yang dirilis oleh BPS menunjukkan kenaikan kesenjangan antara penduduk miskin dan kaya menjadi 0,413 persen dari tahun 2012 sebesar 0,41 persen. Kesenjangan ini terjadi dikarenakan arah pembangunan saat ini lebih bertumpu pada bidang padat modal dan rakus lahan, dan sedangkan deagrarianisasi mulai terjadi kian waktu.


Gambar: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (1998-2012), sumber : Badan Pusat Statistik (2012).
Maka dari itu, jika berbicara tentang upaya pengentasan kemiskinan, sudah sepatutnya sasaran yang menjadi prioritas adalah mereka yang tinggal di pedesaan. Fokus terhadap desa ini penting karena bagaimanapun sebagian besar penduduk (kota) menggantungkan hidup pada desa. Dari segi perekonomian nasional, sejatinya desa menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar melalui pertanian. BPS merilis laporan peran sektor pertanian terhadap PDB Indonesia pada 2013 mencapai 14,43 persen atau berada di ranking kedua yang memiliki kontribusi terhadap PDB setelah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 23,69 persen (BPS, 2013).
Disamping itu, peran desa dalam pelaksanaan otonomi daerah pun tak boleh dikesampingkan. UU Desa mengamanatkan bahwa desa memiliki tugas untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan desa.

Gambar: Data PDB per Sektoral (BPS, 2014)
Pada tahun 2015 Indonesia akan memasuki sebuah era baru bernama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Era ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang siap untuk bersaing dengan masyarakat kawasan ASEAN lainnya. Dengan demikian harus ada sebuah konsolidasi persiapan untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap untuk berkompetisi. Namun sayangnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satu yang tertinggi di ASEAN, tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja kasar yang sebagian besar berasal dari desa yang bekerja di perkotaan. Di sektor pertanian sendiri, petani Indonesia di dominasi oleh petani-petani tua. Data BPS menunjukan, petani rumah tangga dengan usia paruh baya mencapai 8,56 juta rumah tangga dari total 26,14 juta rumah tangga. Data Sensus Pertanian 2013 menunjukan jumlah rumah tangga usaha pertanian kelompok umur petani utama berusia di atas 54 tahun mencapai 32,76 persen. Sensus pertanian BPS menemukan kalangan pemuda Indonesia dengan usia kurang dari 35 tahun yang terjun ke dunia pertanian hanya mencapai 12,87 persen dari total rumah tangga usaha pertanian. Sementara kalangan laki-laki masih mendominasi profesi petani dengan jumlah mencapai 23,14 juta rumah tangga, jauh lebih tinggi dibandingkan petani utama perempuan sebanyak 3 juta rumah tangga.
Kehadiran Undang-undang Desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus cetak biru pembangunan di desa merupakan catatan bersejarah dalam agenda percepatan pembangunan nasional dan pembangunan di desa di seluruh wilayah Indonesia. Amanat UU Desa yang bersifat mandatory yang menitikberatkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan asset dan keuangan desa, pembangunan kawasan desa, kewenangan desa dan perangkat desa. Untuk mengoptimalkan potensi dan aktivitas ekonomi pedesaan, dalam Pasal 87 undang-undang ini memungkinkan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMD).
Bagaimanapun, sebagai garda depan pelaksanaan otonomi daerah, peran desa menjadi sangat penting dalam usaha menyampaikan pelayanan publik. UU ini juga berimplikasi pada terjadinya transformasi tata kelola pemerintahan desa. Selama ini dalam memahami otonomi desa, masih menggunakan logika serta indikator ekonomi dalam merumuskan konsep otonomi desa. Dapat dikatakan bahwa konsep otonomi desa sangat bias ekonomi bukan lagi dilihat sebagai sebuah keputusan politis. Desa yang tidak mampu secara ekonomi melaksanakan otonomi desa, maka bisa digabung dengan desa lainnya. Padahal pada UU Desa telah mengamanatkan pada BAB VIII mengenai keuangan desa dan aset desa dimana pada pasal 72 disebutkan bahwa sumber keuangan desa berasal dari dana APBN, dan alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, seperti tertuang pada ayat c. Pada ayat 4 disebutkan bahwa alokasi dana desa paling sedikit adalah 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD.
Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, agar mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan dana APBN. Bagaimanapun fasilitas yang telah diberikan kepada desa ini harus bisa menjadi titik tolah kebangkitan desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2013, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 72.944. Setelah diberlakukan UU Desa, rata-rata pemerintah desa akan memperoleh dana sekitar Rp. 1,3 Miliar. Selama ini menurut BPK, rata-rata dana yang diterima oleh desa di Indonesia berkisar pada angka Rp. 200 juta. Peningkatan jumlah dana ini sangat mungkin akan menimbulkan implikasi besar. Misalnya seorang kepala desa yang belum pernah ditatar, dididik untuk mengelola keuangan, harus mengelola dana hingga Rp. 1 Miliar. Sedangkan, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama dengan pemerintah daerah setempat belum menyentuh pengawasan yang maksimal karena keterbatasan anggaran dari masing-masing pemerintah daerah yang sangat terbatas. Keberlangsungan desa sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah. Sementara itu, melalui UU Desa saat ini mekanisme anggaran telah diatur sekian jelas sehingga perlu adanya sebuah lembaga yang secara khusus melakukan konsolidasi pembangunan di desa, dimana tujuannya tidak terlepas dari mewujudkan percepatan pembangunan desa yang akan menopang percepatan pembangunan nasional.
Naskah ini mencoba memberikan pilihan dalam menghadapi tantangan desa ke depan yang akan semakin kompleks setelah terbitnya UU Desa yaitu pembentukan kementrian khusus desa. Jika dilihat dari segi kebutuhan, lembaga ini akan menciptakan sebuah kondisi yang lebih sinergis dalam pengupayaan pembangunan di desa.
Selama ini, ada beberapa permasalahan yang terkait dengan concern dalam pembangunan desa yang dirasakan selama ini tidak serius dijalankan oleh pemerintah.
Tidak Adanya Lembaga Negara yang Khusus Menangani Permasalahan Desa
Selama ini lembaga negara yang memiliki tupoksi mengenai desa adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa kemudian diberikan tanggung jawabnya kepada setiap kecamatan di setiap pemerintah daerah kabupaten/kota. Pola pikir yang dianut oleh pemerintah selama ini cenderung beranggapan bahwa desa merupakan kantung kemiskinan, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah berorientasi pada pembentukan program-program nasional, pembentukan lembaga non-strukutral atau tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, seperti Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Padahal masalah yang ada di pedesaan tidak bisa hanya diselesaikan pada pengadaan program saja. Perlu adanya sebuah lembaga setingkat kementrian yang khusus untuk mengurusi seluruh sinergitas tata kelola pemerintahan di desa demi terwujudnya percepatan pembangunan yang talah diamanatkan oleh UU Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Republik Indonesia.
Lemahnya Sinergitas Antara Lembaga yang Memiliki Tupoksi Pembangunan Pedesaan
Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya koherenitas kebijakan antar lembaga yang memiliki tupoksi pengembangan wilayah pedesaan. Pembangunan desa selama ini banyak bertumpu pada program-program dari kementerian. Dalam hal perencanaan pembangunan sebenarnya telah ada mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Desa, tetapi dalam pelaksanaannya kerap kali program yang telah diajukan di tingkat desa ketika sampai pada tahap perencanaan di tingkat kecamatan hingga kabupaten dan propinsi telah berubah.
Pembangunan yang Bertumpu pada Program
Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di desa, pemerintah bertumpu pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yaitu melalui program turunannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Namun, program tidak menyentuh semua desa karena basis datanya berada di per kecamatan yang kemudian menentukan desa-desa yang digolongkan termiskin yang mendapatkan bantuan program tersebut. Selain itu pendekatannya yang cenderung Up-down membuat partisipasi masyarakat tidak dilibatkan. Masyarakat hanya menjadi subyek dari proyek yang terkesan diada-adakan sehingga mekanisme akuntabilitasnya pun bisa dipertanyakan.

Sumber: Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (2010)

PEMBENTUKAN KEMENTERIAN KHUSUS DESA
Permasalahan utama yang telah dijelaskan di latar belakang adalah mengenai lemahnya dan sulitnya desa berkembang menjadi sebuah daerah otonom sendiri seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Justru yang berlaku kemudian adalah pembangunan di desa sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah daerah yang sifatnya lebih pada formalitas. Selain itu, upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan di desa lebih berorientasi pada pelaksanaan program yang banyak bersifat up-down sehingga tidak menyentuh aspek dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik dimana partisipasi masyarakat diabaikan. Setiap lembaga negara yang memiliki tupoksi mengenai pembangunan desa memiliki cara dan programnya masing-masing dalam upaya pembangunan di desa. Namun, tidak ada sinergitas diantara beberapa lembaga tersebut dalam mendukung terciptanya daya guna desa sebagai institusi penting.
Oleh sebab itu permasalahan utama ini dapat diselesaikan dengan pertama, membentuk kementerian khusus desa. Pembentukan kementerian khusus desa ini akan memudahkan koordinasi dan implementasi program-program ke desa-desa. Kementerian ini dirasakan sangat penting mengingat jumlah desa yang begitu banyak dan sesuai dengan amanat UU Desa penting untuk membentuk tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatoris, mandiri, kuat dalam rangka mempercepat pembangunan desa. Kedua, dapat dilakukan dengan penggabungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Mengingat selama ini cara pandang yang dianut oleh Kementerian PDT dalam pembangunan di daerah-daerah terisolir menggunakan pendekatan pembangunan desa (based on village). Penggabungan ini nantinya bisa mempertemukan kebijakan dan program yang lebih sinergis jika dikelola oleh satu lembaga.
Adapun pembentukan sebuah kementerian baru ini bukanlah hal baru dalam dua dekade terakhir, khususnya yang membidangi upaya percepatan pembangunan nasional. Pada masa Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati Soekarnoputri dibentuk kementerian baru bernama Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang kemudian diganti menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada masa rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sedangkan, keberadaan kementerian desa sebenarnya bukanlah kementerian baru di Republik Indonesia. Kementerian ini sudah pada Kabinet Kerja I (1959-1960), Kabinet Kerja II (1960-1962), Kabinet Kerja IV (1963-1964) yang semuanya dipimpin oleh M. Achmadi. Kabinet Dwikora I (1964-1966) yang dipimpin oleh Ipik Gandamana dan Kabinet Dwikora II (1966) dibawah pimpinan Ir. Surachman.
Dasar Hukum Pembentukan Kementerian Desa
Pembentukan Kementerian Desa dapat dilakukan karena secara aturan hukum tidak bertentangan. Pembentukan kementerian baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20008 tentang Kementerian Negara. Pada Bab IV mengatur tentang Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran Kementerian. Pembentukan kementerian diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek, sesuai dalam Pasal 13, yaitu :
Efisiensi dan efektivitasnya
Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas
Kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau
Perkembangan lingkungan global.
Sedangkan untuk penggabungan atau perubahan kementerian, UU Kementerian dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa Presiden dapan melakukan pengubahan terhadap kementerian dengan mempertimbangkan seperti yang disebutkan pada ayat 2, yaitu :
Efisiensi dan efektivitas;
Perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi;
Cakupan tugas dan proporsional beban tugas;
Kesinambungan, keserasian, keterpaduan pelaksanaan tugas;
Peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah;
Kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri; dan/atau
Kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang.

Implikasi Penggabungan Direktorat Jenderal PMD dengan Kementerian PDT
Adapun akan ada implikasi yang terjadi apabila terjadi penggabungan antara Dirjen PMD dengan Kementerian PDT, yaitu :
Perubahan visi, misi, dan tupoksi Kementerian
Karena terjadi penggabungan dua nomenklatur lembaga, maka perlu adanya perumusanan visi, misi, dan tupoksi yang baru yang disesuaikan dengan semangat percepatan pembangunan di desa.
Perubahan Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Akan ada perubahan struktur organisasi setelah penggabungan dua lembaga ini. Tentunya struktur organisasi yang baru disesuaikan dengan visi dan misi kementerian baru.
Anggaran
Dengan perkiraan peningkatan anggaran APBN setiap tahunnya, maka akan ada dukungan anggaran yang bertambah setiap tahunnya. Disamping itu, sesuai dengan amanat UU Desa yang mewajibkan alokasi dana desa sebesar 10 persen dari dana perimbangan dari tiap Kabupaten/kota, semakin memberikan kemudahan untuk melaksanakan pembangunan di desa.

Sinergi kebijakan
Untuk mendukung pembangunan di desa, maka sinergi kebijakan perlu disinkronkan sesuai dengan visi dan misi dari gabungan dua lembaga ini.

ALTERNATIF SOLUSI
Seperti telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atasa bahwa selama ini terdapat dua persoalan utama dalam penyelenggaraan urusan desa yaitu (1) tidak adanya lembaga negara yang secara luas menangani tentang pedesaan (2) lemahnya sinergitas antara lembaga negara yang memiliki tupoksi pembangunan perdesaan. Alternatif solusi yang bisa diambil adalah dengan membentuk Kementerian Desa atau melakukan Penggabungan antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa di Departemen Dalam Negeri dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
Adapun persoalan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan di desa yang selama ini sangat berorientasi pada program perlu adanya penanganan khusus untuk melakukan perbaikan implementasi dalam pelaksanaannya supaya terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatoris (bottom-up).
Pembentukan Kementerian Desa
Pembentukan kementrian desa ini merupakan implikasi disahkannya UU Desa yang menganggap bahwa keberadaan desa saat ini yang telah mengalami perkembangan dan perubahan bentuk. Untuk itu perlu adanya sebuah perlindungan dan keterberdayaan terhadap desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Undang Undang dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan jumlahnya yang mencapai 72.944 itu artinya dengan jumlah kabupaten/kota yang mencapai 502 ada terdapat rasio setiap 1 kabupaten/kota terdapat 144 desa. Sedangkan tidak semua kabupaten/kota memiliki perencanaan yang jelas dan desa kerap terpinggirkan akibat perencanaan pembangunan kurang berorientasi pada kantung kemiskinan yang banyak berada di pedesaan. Padahal melihat kontribusi desa terhadap PDB Nasional melalui bidang-bidang pertanian dan pangan lainnya, menduduki rangking kedua setelah industri. Namun demikian, persoalan di desa adalah kerap kali masih banyaknya petani-petani yang miskin. Selain itu, persoalan pendistribusian tanah yang masih berorientasi penghabisan lahan masih menjadi persoalan agraria yang tidak pernah selesai sejak lama. Maka dari itu, perlu adanya sebuah lembaga yang secara khusus menangani persoalan di desa.
Pembentukan Kementerian Desa bisa jadi merupakan wadah yang sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan di desa. Kementerian ini nantinya akan memiliki fungsi (1) mempercepat pembangunan desa dengan pendekatan partisipatoris dan koordinasi dengan lembaga negara bidang ekonomi lainnya dalam upaya mengembangkan perekonomian desa, terutama dengan konsep koperasi; (2) melakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap seluruh layanan publik; (3) meningkatkan kapasitas kelembagaan di desa; (4) mengembangkan tata kelola pemerintahan desa-desa menggunakan dana alokasi desa yang telah diputuskan oleh UU Desa.
Penggabungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Dalam rangka melakukan sinergitas pengelolaan pemerintahan desa bisa dengan melakukan penggabungan dua lembaga ini kedalam satu kementerian. Hal ini terbilang cukup baik dilakukan karena dengan penggabungan kedua lembaga ini maka dapat mengatasi permasalahan dalam hal sumber daya manusia. Dalam hal linkage pemahaman tentang desa, antara kedua lembaga sebenarnya bukan menjadi masalah. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama ini memang bertugas dalam hal pengelolaan tata pemerintahan desa. Sedangkan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sendiri telah mengubah cara pandang pembangunan di wilayah daerah tertinggal dengan lebih memusatkan pada Pembangunan Pedesaan (Helmy Falshal Zaini [Menteri PDT, 2013]). Dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah dan antara desa dan kota, Pemerintah menyadari perlu ada perubahan paradigma dalam melihat desa. Sehubungan dengan itu, dalam upaya untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal, Kementerian Negera Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (base on village) (Helmy Falshal Zaini, 2013). Skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah yang berbasis pada pengembangan pedesaan (rural based development), antara lain mencakup (1) pengembangan ekonomi lokal; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pembangunan prasarana dan sarana; dan (4) pengembangan kelembagaan.
Penggabungan dua nomenklatur ini akan sangat berdampak positif pada keberlangsungan pembangunan nasional. Di satu sisi pembangunan di wilayah tertinggal yang berbasiskan pada pedesaan akan lebih mudah terlaksana karena sumber daya manusia dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah memiliki pengalaman dan pemikiran mengenai tata kelola pemerintahan desa.

MENENTUKAN ALTERNATIF TERBAIK
Dari paparan diatas, maka ada tiga alternatif solusi dalam melakukan konsolidasi percepatan pembangunan di desa. Ketiga solusi tersebut adalah :
Pengelolaan Desa tetap di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri,
Pembentukan Kementerian Pembangunan Desa, dan
Penggabungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
Dalam rangka membantu menentukan manakah solusi terbaik dari ketiga alternatif tersebut, maka diperlukan kriteria yang dapat digunakan, yaitu
Efisiensi : Indikator dari kriteria efisiensi dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur, dan Anggaran.
Efektivitas : Operasionalisasi, koordinasi, dan implementasi program
Implikasi : Dampak sosial dan resiko politik.
Dari tiap-tiap alternatif kemudian dinilai menggunakan metode expert judgement dengan menggunakan nilai interval satu sampai dengan lima dengan setiap angka memiliki arti tertentu, yaitu :
1 = Sangat tidak mudah
2 = Tidak Mudah
3 = Mudah
4 = Lebih mudah
5 = Sangat mudah








Tabel. Perbandingan Ketiga Alternatif Konsolidasi Percepatan Pembangunan Desa
Kriteria
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD)
(1)
Pembentukan Kementerian Pembangunan Desa
(2)
Penggabungan Ditjen PMD Dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
(3)
Efisiensi
SDM
Infrastruktur
Anggaran
Organisasi

4
2
2
4

1
2
4
3

5
4
4
3
Efektivitas
Operasionalisasi
Koordinasi
Implementasi Program

3
3
2

4
5
4

4
5
3
Implikasi
Resiko Politik
Dampak Sosial

3
2

4
5

3
4
Total
26
32
35

Berdasarkan perbandingan tabel diatas, nilai alternatif III yaitu Penggabungan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki skor paling tinggi diantara lainnya dengan 35. Sedangkan alternatif II yaitu Pembentukan Kementerian Pembangunan Desa bisa menjadi opsi kedua namun dianggap kurang feasible oleh para ahli. Sedangkan mempertahankan pengelolaan desa pada Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan alternatif yang sangat tidak feasible menurut para ahli.
Maka dari itu, berdasarkan pada penilaian alternatif diatas, kami merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia di masa yang akan datang untuk memilih alternatif III yaitu penggabungan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Opsi ini sangat feasible karena memudahkan pemerintah dalam hal koordinasi dan ketersediaan sumber daya manusia yang sudah ada. Ditunjang dari segi anggaran pun tidak menimbulkan solusi besar karena telah diatur dalam UU APBN dan UU Desa. Di samping itu dari segi resiko politik tidak terlalu beresiko dan menciptakan dampak sosial yang baik di masyarakat desa.




Deskripsi






LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi harapan terhadap perubahan nasib pembangunan desa di Indonesia. Selama ini desa memang kerap dipinggirkan ketika orientasi perekonomian nasional hanya dipusatkan pada pembangunan di wilayah perkotaan. Sedangkan, peradaban nasional sejatinya harus dimulai dari pedesaan. Perekonomian masa kuno dimulai ketika manusia melakukan kegiatan bercocok tanam, mengolah tanah sehingga menemukan bahan makanan (pertanian), yang berada di desa-desa. Pembangunan desa semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan politik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun harus diakui bahwa desa mempunyai peranan yang sangat besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Padahal selama ini diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani kecil (lahan yang terbatas atau sempit). Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desan akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.
Kenyataannya angka kemiskinan di Indonesia di dominasi oleh penduduk di desa. Sensus penduduk 2010 menyebutkan bahwa presentase jumlah orang miskin mencapai 64 persen atau 19 juta orang. Sisanya 11 juta orang atau 36 persen di perkotaan (BPS, 2010). Indeks gini tahun 2013 juga mengalami kenaikan. Data yang dirilis oleh BPS menunjukkan kenaikan kesenjangan antara penduduk miskin dan kaya menjadi 0,413 persen dari tahun 2012 sebesar 0,41 persen. Kesenjangan ini terjadi dikarenakan arah pembangunan saat ini lebih bertumpu pada bidang padat modal dan rakus lahan, dan sedangkan deagrarianisasi mulai terjadi kian waktu.


Gambar: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (1998-2012), sumber : Badan Pusat Statistik (2012).
Maka dari itu, jika berbicara tentang upaya pengentasan kemiskinan, sudah sepatutnya sasaran yang menjadi prioritas adalah mereka yang tinggal di pedesaan. Fokus terhadap desa ini penting karena bagaimanapun sebagian besar penduduk (kota) menggantungkan hidup pada desa. Dari segi perekonomian nasional, sejatinya desa menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar melalui pertanian. BPS merilis laporan peran sektor pertanian terhadap PDB Indonesia pada 2013 mencapai 14,43 persen atau berada di ranking kedua yang memiliki kontribusi terhadap PDB setelah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 23,69 persen (BPS, 2013).
Disamping itu, peran desa dalam pelaksanaan otonomi daerah pun tak boleh dikesampingkan. UU Desa mengamanatkan bahwa desa memiliki tugas untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan desa.

Gambar: Data PDB per Sektoral (BPS, 2014)
Pada tahun 2015 Indonesia akan memasuki sebuah era baru bernama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Era ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang siap untuk bersaing dengan masyarakat kawasan ASEAN lainnya. Dengan demikian harus ada sebuah konsolidasi persiapan untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap untuk berkompetisi. Namun sayangnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satu yang tertinggi di ASEAN, tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja kasar yang sebagian besar berasal dari desa yang bekerja di perkotaan. Di sektor pertanian sendiri, petani Indonesia di dominasi oleh petani-petani tua. Data BPS menunjukan, petani rumah tangga dengan usia paruh baya mencapai 8,56 juta rumah tangga dari total 26,14 juta rumah tangga. Data Sensus Pertanian 2013 menunjukan jumlah rumah tangga usaha pertanian kelompok umur petani utama berusia di atas 54 tahun mencapai 32,76 persen. Sensus pertanian BPS menemukan kalangan pemuda Indonesia dengan usia kurang dari 35 tahun yang terjun ke dunia pertanian hanya mencapai 12,87 persen dari total rumah tangga usaha pertanian. Sementara kalangan laki-laki masih mendominasi profesi petani dengan jumlah mencapai 23,14 juta rumah tangga, jauh lebih tinggi dibandingkan petani utama perempuan sebanyak 3 juta rumah tangga.
Kehadiran Undang-undang Desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus cetak biru pembangunan di desa merupakan catatan bersejarah dalam agenda percepatan pembangunan nasional dan pembangunan di desa di seluruh wilayah Indonesia. Amanat UU Desa yang bersifat mandatory yang menitikberatkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan asset dan keuangan desa, pembangunan kawasan desa, kewenangan desa dan perangkat desa. Untuk mengoptimalkan potensi dan aktivitas ekonomi pedesaan, dalam Pasal 87 undang-undang ini memungkinkan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMD).
Bagaimanapun, sebagai garda depan pelaksanaan otonomi daerah, peran desa menjadi sangat penting dalam usaha menyampaikan pelayanan publik. UU ini juga berimplikasi pada terjadinya transformasi tata kelola pemerintahan desa. Selama ini dalam memahami otonomi desa, masih menggunakan logika serta indikator ekonomi dalam merumuskan konsep otonomi desa. Dapat dikatakan bahwa konsep otonomi desa sangat bias ekonomi bukan lagi dilihat sebagai sebuah keputusan politis. Desa yang tidak mampu secara ekonomi melaksanakan otonomi desa, maka bisa digabung dengan desa lainnya. Padahal pada UU Desa telah mengamanatkan pada BAB VIII mengenai keuangan desa dan aset desa dimana pada pasal 72 disebutkan bahwa sumber keuangan desa berasal dari dana APBN, dan alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, seperti tertuang pada ayat c. Pada ayat 4 disebutkan bahwa alokasi dana desa paling sedikit adalah 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD.
Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, agar mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan dana APBN. Bagaimanapun fasilitas yang telah diberikan kepada desa ini harus bisa menjadi titik tolah kebangkitan desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2013, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 72.944. Setelah diberlakukan UU Desa, rata-rata pemerintah desa akan memperoleh dana sekitar Rp. 1,3 Miliar. Selama ini menurut BPK, rata-rata dana yang diterima oleh desa di Indonesia berkisar pada angka Rp. 200 juta. Peningkatan jumlah dana ini sangat mungkin akan menimbulkan implikasi besar. Misalnya seorang kepala desa yang belum pernah ditatar, dididik untuk mengelola keuangan, harus mengelola dana hingga Rp. 1 Miliar. Sedangkan, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama dengan pemerintah daerah setempat belum menyentuh pengawasan yang maksimal karena keterbatasan anggaran dari masing-masing pemerintah daerah yang sangat terbatas. Keberlangsungan desa sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah. Sementara itu, melalui UU Desa saat ini mekanisme anggaran telah diatur sekian jelas sehingga perlu adanya sebuah lembaga yang secara khusus melakukan konsolidasi pembangunan di desa, dimana tujuannya tidak terlepas dari mewujudkan percepatan pembangunan desa yang akan menopang percepatan pembangunan nasional.
Naskah ini mencoba memberikan pilihan dalam menghadapi tantangan desa ke depan yang akan semakin kompleks setelah terbitnya UU Desa yaitu pembentukan kementrian khusus desa. Jika dilihat dari segi kebutuhan, lembaga ini akan menciptakan sebuah kondisi yang lebih sinergis dalam pengupayaan pembangunan di desa.
Selama ini, ada beberapa permasalahan yang terkait dengan concern dalam pembangunan desa yang dirasakan selama ini tidak serius dijalankan oleh pemerintah.
Tidak Adanya Lembaga Negara yang Khusus Menangani Permasalahan Desa
Selama ini lembaga negara yang memiliki tupoksi mengenai desa adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa kemudian diberikan tanggung jawabnya kepada setiap kecamatan di setiap pemerintah daerah kabupaten/kota. Pola pikir yang dianut oleh pemerintah selama ini cenderung beranggapan bahwa desa merupakan kantung kemiskinan, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah berorientasi pada pembentukan program-program nasional, pembentukan lembaga non-strukutral atau tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, seperti Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Padahal masalah yang ada di pedesaan tidak bisa hanya diselesaikan pada pengadaan program saja. Perlu adanya sebuah lembaga setingkat kementrian yang khusus untuk mengurusi seluruh sinergitas tata kelola pemerintahan di desa demi terwujudnya percepatan pembangunan yang talah diamanatkan oleh UU Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Republik Indonesia.
Lemahnya Sinergitas Antara Lembaga yang Memiliki Tupoksi Pembangunan Pedesaan
Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya koherenitas kebijakan antar lembaga yang memiliki tupoksi pengembangan wilayah pedesaan. Pembangunan desa selama ini banyak bertumpu pada program-program dari kementerian. Dalam hal perencanaan pembangunan sebenarnya telah ada mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Desa, tetapi dalam pelaksanaannya kerap kali program yang telah diajukan di tingkat desa ketika sampai pada tahap perencanaan di tingkat kecamatan hingga kabupaten dan propinsi telah berubah.
Pembangunan yang Bertumpu pada Program
Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di desa, pemerintah bertumpu pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yaitu melalui program turunannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Namun, program tidak menyentuh semua desa karena basis datanya berada di per kecamatan yang kemudian menentukan desa-desa yang digolongkan termiskin yang mendapatkan bantuan program tersebut. Selain itu pendekatannya yang cenderung Up-down membuat partisipasi masyarakat tidak dilibatkan. Masyarakat hanya menjadi subyek dari proyek yang terkesan diada-adakan sehingga mekanisme akuntabilitasnya pun bisa dipertanyakan.

Sumber: Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (2010)

PEMBENTUKAN KEMENTERIAN KHUSUS DESA
Permasalahan utama yang telah dijelaskan di latar belakang adalah mengenai lemahnya dan sulitnya desa berkembang menjadi sebuah daerah otonom sendiri seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Justru yang berlaku kemudian adalah pembangunan di desa sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah daerah yang sifatnya lebih pada formalitas. Selain itu, upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan di desa lebih berorientasi pada pelaksanaan program yang banyak bersifat up-down sehingga tidak menyentuh aspek dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik dimana partisipasi masyarakat diabaikan. Setiap lembaga negara yang memiliki tupoksi mengenai pembangunan desa memiliki cara dan programnya masing-masing dalam upaya pembangunan di desa. Namun, tidak ada sinergitas diantara beberapa lembaga tersebut dalam mendukung terciptanya daya guna desa sebagai institusi penting.
Oleh sebab itu permasalahan utama ini dapat diselesaikan dengan pertama, membentuk kementerian khusus desa. Pembentukan kementerian khusus desa ini akan memudahkan koordinasi dan implementasi program-program ke desa-desa. Kementerian ini dirasakan sangat penting mengingat jumlah desa yang begitu banyak dan sesuai dengan amanat UU Desa penting untuk membentuk tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatoris, mandiri, kuat dalam rangka mempercepat pembangunan desa. Kedua, dapat dilakukan dengan penggabungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Mengingat selama ini cara pandang yang dianut oleh Kementerian PDT dalam pembangunan di daerah-daerah terisolir menggunakan pendekatan pembangunan desa (based on village). Penggabungan ini nantinya bisa mempertemukan kebijakan dan program yang lebih sinergis jika dikelola oleh satu lembaga.
Adapun pembentukan sebuah kementerian baru ini bukanlah hal baru dalam dua dekade terakhir, khususnya yang membidangi upaya percepatan pembangunan nasional. Pada masa Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati Soekarnoputri dibentuk kementerian baru bernama Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang kemudian diganti menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada masa rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sedangkan, keberadaan kementerian desa sebenarnya bukanlah kementerian baru di Republik Indonesia. Kementerian ini sudah pada Kabinet Kerja I (1959-1960), Kabinet Kerja II (1960-1962), Kabinet Kerja IV (1963-1964) yang semuanya dipimpin oleh M. Achmadi. Kabinet Dwikora I (1964-1966) yang dipimpin oleh Ipik Gandamana dan Kabinet Dwikora II (1966) dibawah pimpinan Ir. Surachman.
Dasar Hukum Pembentukan Kementerian Desa
Pembentukan Kementerian Desa dapat dilakukan karena secara aturan hukum tidak bertentangan. Pembentukan kementerian baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20008 tentang Kementerian Negara. Pada Bab IV mengatur tentang Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran Kementerian. Pembentukan kementerian diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek, sesuai dalam Pasal 13, yaitu :
Efisiensi dan efektivitasnya
Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas
Kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau
Perkembangan lingkungan global.
Sedangkan untuk penggabungan atau perubahan kementerian, UU Kementerian dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa Presiden dapan melakukan pengubahan terhadap kementerian dengan mempertimbangkan seperti yang disebutkan pada ayat 2, yaitu :
Efisiensi dan efektivitas;
Perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi;
Cakupan tugas dan proporsional beban tugas;
Kesinambungan, keserasian, keterpaduan pelaksanaan tugas;
Peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah;
Kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri; dan/atau
Kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang.

Implikasi Penggabungan Direktorat Jenderal PMD dengan Kementerian PDT
Adapun akan ada implikasi yang terjadi apabila terjadi penggabungan antara Dirjen PMD dengan Kementerian PDT, yaitu :
Perubahan visi, misi, dan tupoksi Kementerian
Karena terjadi penggabungan dua nomenklatur lembaga, maka perlu adanya perumusanan visi, misi, dan tupoksi yang baru yang disesuaikan dengan semangat percepatan pembangunan di desa.
Perubahan Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Akan ada perubahan struktur organisasi setelah penggabungan dua lembaga ini. Tentunya struktur organisasi yang baru disesuaikan dengan visi dan misi kementerian baru.
Anggaran
Dengan perkiraan peningkatan anggaran APBN setiap tahunnya, maka akan ada dukungan anggaran yang bertambah setiap tahunnya. Disamping itu, sesuai dengan amanat UU Desa yang mewajibkan alokasi dana desa sebesar 10 persen dari dana perimbangan dari tiap Kabupaten/kota, semakin memberikan kemudahan untuk melaksanakan pembangunan di desa.

Sinergi kebijakan
Untuk mendukung pembangunan di desa, maka sinergi kebijakan perlu disinkronkan sesuai dengan visi dan misi dari gabungan dua lembaga ini.

ALTERNATIF SOLUSI
Seperti telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atasa bahwa selama ini terdapat dua persoalan utama dalam penyelenggaraan urusan desa yaitu (1) tidak adanya lembaga negara yang secara luas menangani tentang pedesaan (2) lemahnya sinergitas antara lembaga negara yang memiliki tupoksi pembangunan perdesaan. Alternatif solusi yang bisa diambil adalah dengan membentuk Kementerian Desa atau melakukan Penggabungan antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa di Departemen Dalam Negeri dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
Adapun persoalan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan di desa yang selama ini sangat berorientasi pada program perlu adanya penanganan khusus untuk melakukan perbaikan implementasi dalam pelaksanaannya supaya terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatoris (bottom-up).
Pembentukan Kementerian Desa
Pembentukan kementrian desa ini merupakan implikasi disahkannya UU Desa yang menganggap bahwa keberadaan desa saat ini yang telah mengalami perkembangan dan perubahan bentuk. Untuk itu perlu adanya sebuah perlindungan dan keterberdayaan terhadap desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Undang Undang dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan jumlahnya yang mencapai 72.944 itu artinya dengan jumlah kabupaten/kota yang mencapai 502 ada terdapat rasio setiap 1 kabupaten/kota terdapat 144 desa. Sedangkan tidak semua kabupaten/kota memiliki perencanaan yang jelas dan desa kerap terpinggirkan akibat perencanaan pembangunan kurang berorientasi pada kantung kemiskinan yang banyak berada di pedesaan. Padahal melihat kontribusi desa terhadap PDB Nasional melalui bidang-bidang pertanian dan pangan lainnya, menduduki rangking kedua setelah industri. Namun demikian, persoalan di desa adalah kerap kali masih banyaknya petani-petani yang miskin. Selain itu, persoalan pendistribusian tanah yang masih berorientasi penghabisan lahan masih menjadi persoalan agraria yang tidak pernah selesai sejak lama. Maka dari itu, perlu adanya sebuah lembaga yang secara khusus menangani persoalan di desa.
Pembentukan Kementerian Desa bisa jadi merupakan wadah yang sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan di desa. Kementerian ini nantinya akan memiliki fungsi (1) mempercepat pembangunan desa dengan pendekatan partisipatoris dan koordinasi dengan lembaga negara bidang ekonomi lainnya dalam upaya mengembangkan perekonomian desa, terutama dengan konsep koperasi; (2) melakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap seluruh layanan publik; (3) meningkatkan kapasitas kelembagaan di desa; (4) mengembangkan tata kelola pemerintahan desa-desa menggunakan dana alokasi desa yang telah diputuskan oleh UU Desa.
Penggabungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Dalam rangka melakukan sinergitas pengelolaan pemerintahan desa bisa dengan melakukan penggabungan dua lembaga ini kedalam satu kementerian. Hal ini terbilang cukup baik dilakukan karena dengan penggabungan kedua lembaga ini maka dapat mengatasi permasalahan dalam hal sumber daya manusia. Dalam hal linkage pemahaman tentang desa, antara kedua lembaga sebenarnya bukan menjadi masalah. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama ini memang bertugas dalam hal pengelolaan tata pemerintahan desa. Sedangkan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sendiri telah mengubah cara pandang pembangunan di wilayah daerah tertinggal dengan lebih memusatkan pada Pembangunan Pedesaan (Helmy Falshal Zaini [Menteri PDT, 2013]). Dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah dan antara desa dan kota, Pemerintah menyadari perlu ada perubahan paradigma dalam melihat desa. Sehubungan dengan itu, dalam upaya untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal, Kementerian Negera Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (base on village) (Helmy Falshal Zaini, 2013). Skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah yang berbasis pada pengembangan pedesaan (rural based development), antara lain mencakup (1) pengembangan ekonomi lokal; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pembangunan prasarana dan sarana; dan (4) pengembangan kelembagaan.
Penggabungan dua nomenklatur ini akan sangat berdampak positif pada keberlangsungan pembangunan nasional. Di satu sisi pembangunan di wilayah tertinggal yang berbasiskan pada pedesaan akan lebih mudah terlaksana karena sumber daya manusia dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah memiliki pengalaman dan pemikiran mengenai tata kelola pemerintahan desa.

MENENTUKAN ALTERNATIF TERBAIK
Dari paparan diatas, maka ada tiga alternatif solusi dalam melakukan konsolidasi percepatan pembangunan di desa. Ketiga solusi tersebut adalah :
Pengelolaan Desa tetap di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri,
Pembentukan Kementerian Pembangunan Desa, dan
Penggabungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
Dalam rangka membantu menentukan manakah solusi terbaik dari ketiga alternatif tersebut, maka diperlukan kriteria yang dapat digunakan, yaitu
Efisiensi : Indikator dari kriteria efisiensi dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur, dan Anggaran.
Efektivitas : Operasionalisasi, koordinasi, dan implementasi program
Implikasi : Dampak sosial dan resiko politik.
Dari tiap-tiap alternatif kemudian dinilai menggunakan metode expert judgement dengan menggunakan nilai interval satu sampai dengan lima dengan setiap angka memiliki arti tertentu, yaitu :
1 = Sangat tidak mudah
2 = Tidak Mudah
3 = Mudah
4 = Lebih mudah
5 = Sangat mudah








Tabel. Perbandingan Ketiga Alternatif Konsolidasi Percepatan Pembangunan Desa
Kriteria
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD)
(1)
Pembentukan Kementerian Pembangunan Desa
(2)
Penggabungan Ditjen PMD Dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
(3)
Efisiensi
SDM
Infrastruktur
Anggaran
Organisasi

4
2
2
4

1
2
4
3

5
4
4
3
Efektivitas
Operasionalisasi
Koordinasi
Implementasi Program

3
3
2

4
5
4

4
5
3
Implikasi
Resiko Politik
Dampak Sosial

3
2

4
5

3
4
Total
26
32
35

Berdasarkan perbandingan tabel diatas, nilai alternatif III yaitu Penggabungan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki skor paling tinggi diantara lainnya dengan 35. Sedangkan alternatif II yaitu Pembentukan Kementerian Pembangunan Desa bisa menjadi opsi kedua namun dianggap kurang feasible oleh para ahli. Sedangkan mempertahankan pengelolaan desa pada Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan alternatif yang sangat tidak feasible menurut para ahli.
Maka dari itu, berdasarkan pada penilaian alternatif diatas, kami merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia di masa yang akan datang untuk memilih alternatif III yaitu penggabungan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Opsi ini sangat feasible karena memudahkan pemerintah dalam hal koordinasi dan ketersediaan sumber daya manusia yang sudah ada. Ditunjang dari segi anggaran pun tidak menimbulkan solusi besar karena telah diatur dalam UU APBN dan UU Desa. Di samping itu dari segi resiko politik tidak terlalu beresiko dan menciptakan dampak sosial yang baik di masyarakat desa.


Lihat lebih banyak...

Komentar

Hak Cipta © 2017 CARIDOKUMEN Inc.