Gugatan dalam Hukum Acara Perdata

Share Embed


Deskripsi Singkat



. H. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).,hlm 39
. Retno Wulan Sutanto dan Iskandar Oerip Karta Winata, (Bandung: Mandar Maju, 2005).,hlm10
. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992).,hlm 41
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008)hlm. 29-34.
. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, hlm 123, angka 26
. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Bina Cipta, 1977)., hlm 67
. Ibid.,hlm. 123
Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993).,hlm 27.
. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.,hlm 125
. Tgl 20-6-1984, jo. PT Tanjung Karang No. 36/1982 tgl. 31-8-1983, jo. PN Tanjung Karang No. 35/1981, tgl. 24-3-1982.
. H. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).,hlm 44

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992).,hlm 72
. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).,hlm 84


5

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Perkara gugatan merupakan perkara yang diajukan ke pengadilan yang didalamnya terdapat konflik atau sengketa yang meminta hakim untuk mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik tersebut yang benar. Perkara gugatan disini termasuk dalam lingkup perkara perdata yang diatur tersendiri oleh hukum acara perdata. Seringkali pengertian gugatan disama artikan dengan permohonan oleh sebagian orang yang belum memahami secara menyeluruh mengenai hukum acara perdata. Pada dasarnya memang gugatan dan permohonan sama-sama perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkup perdata, akan tetapi letak perbedaanya pada gugatan didalamnya terdapat sengeketa yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa. Dalam makalah ini akan lebih lanjut dijelaskan mengenai perbedaan gugatan dan permohonan, akan tetapi yang menjadi pembahasan utama pada makalah ini adalah mengenai Surat Gugatan dan persyaratanya beserta persoal-persoalan yang mungkin timbul di dalam surat gugatan.

Rumusan masalah
Apa definisi atau pengertian daripada surat gugatan ?
Apa saja yang menjadi syarat dalam formulasi surat gugatan ?,Dan bagaimana mekanisme dalam perubahan gugatan ?
Apa yang dimaksud dengan penggabungan gugatan ?
Bagaimana proses pencabutan gugatan perkara di depan Pengadilan ?





BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Gugatan/Permohonan
Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.
Adapun pengertian daripada surat permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.
Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.
Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat), sedangkan dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (yaitu pemohon). Namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan ijin ikrar talak dan permohonan ijin beristeri dari seorang.
Syarat-syarat Surat Gugatan
Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai ketentuan formil dan materil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan. Syarat-syarat tersebut, akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan.
Adapun syarat-syarat dan ketentuan surat gugatan antara lain sebagai berikut:
Syarat Formil
Pada umumnya syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah:
Ditujukan (Dialamatkan ) kepada PN Sesuai dengan Kompetensi Relatif
Surat gugatan, secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis PN yang dituju sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif :
Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamtkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.
Diberi Tanggal
Ketentuan undang-undang tidak menyebut surat gugatan harus mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUH Perdata, tidak menyebutka pencantuman tanggal di dalamnya. Karena itu, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dihubungkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil.
Ditandatangani Penggugat atau Penguasa
Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan :
Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif, dan;
Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya).

Syarat Substansial
Syarat substansial dari surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat, terdapat dalam RV Pasal 8 Nomor 3 yang meliputi:
Identitas Para Pihak
Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali. Tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan dalam perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, agama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka).
Tidak seluas itu syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk :
Menyampaikan panggilan, atau
Menyampaikan pemberitahuan.
Dengan demikian, oleh karena tujuan pencantuman agar dapat disampaikan panggilan atau pemberitahuan, identitas wajib disebut, cukup meliputi :
Nama Lengkap
Nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada), maksud mencantumkan gelar atau alias, untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal.
Alamat atau Tempat Tinggal
Penyebutan identitas lain, tidak imperative
Posita (Fundamentum petendi)
Mengacu pada Rv Pasal 8 Nomor 3 menyebutkan pula posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan. Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelas duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.
Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain:
Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan.
Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa.
Kualifikasi perbuatan tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum.
Uraian kerugian yang diderita oleh penggugat.
Petitum
Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim.
Dalam praktik peradilan petitum dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:
Tuntutan pokok atau tuntutan primer
Merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita.
Tuntutan tambahan.
Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntuntan pokok.
Tuntutan subsidier atau pengganti.
Merupakan tuntutan yang diajukan penggugat untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim.
Perubahan Gugatan
Permasalahannya selanjutnya mengenai gugatan adalah perubahan gugatan. Apakah penggugat boleh melakukan perubahan gugatan ? Pertanyaan ini mengandung -dua sisi kepentingan. Satu segi, dalam kenyataan praktik, dibutuhkan perubahan gugatan agar tidak mengalami cacat formil (obscuur libel). Pada segi lain, membolehkan perubahan gugatan, dapat mendatangkan kerugian kepada tergugat. Bahkan bisa menimbulkan proses pemeriksaan terhambat yang dapat merugikan kepentingan tergugat.
Sehubungan dengan ini, jika perubahan gugatan dibenarkan, perlu dilindungi kepentingan para pihak secara seimbang dan proporsional, sehingga terbina suatu kerangka tata tertib, bahwa kebolehan penggugat melakukan perubahan gugatan pada satu segi, tidak merugikan kepentingan tergugat membela diri pada segi lain. Keadaan yang seperti itulah yang dibahas pada bagian ini, berisi penjelasan tentang ruang lingkup perubahan gugatan yang dibenarkan hukum dengan mempergunakan Pasal 127 Rv dan praktik peradilan sebagai sumber.
Syarat Perubahan Gugatan
Pasal 127 Rv, tidak menyebut syarat formil mengajukan perubahan gugatan. Meskipun demikian ternyata praktik peradilan menentukan syarat formil keabsahan pengajuan perubahan. MA dalam buku pedoman yang diterbitkannya, memuat persyaratan formil.
a). Pengajuan Perubahan pada Sidang yang Pertama Dihadiri Tergugat
Syarat formil ini, ditegaskan oleh MA dalam buku pedoman, yang menyatakan :
Diajukan pada hari sidang pertama, dan
Para pihak hadir
Memperhatikan ketentuan tersebut, penggugat tidak dibenarkan mengajukan perubahan gugatan:
Di luar hari sidang, dan
Juga pada sidang yang tidak dihadiri tergugat.
Syarat ini beralasan, demi melindungi kepentingan tergugat membela diri. Jika perubahan dibenarkn di luar sidang dan di luar hadirnya tergugat ; dianggap sangat merugikan kepentingan tergugat.
Memberi Hak kepada Tergugat Menanggapi
Syarat formil ini pun digariskan oleh MA, yang menyatakan :
Menanyakan kepada tergugat tentang peubahan itu,
Serta memberi hak dan kesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya.
Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Subekti, yang menyatakan, bahwa pemberian kesempatan kepada tergugat membela diri bukan menjadi syarat formil.
Tidak Menghambat Acara Pemeriksaan
Syarat ini dikemukakan Asikin dalam cacatan perkara No. 943 K/Pdt/1984. Ditegaskan, kebolehan perubahan gugatan tidak menghambat acara pemeriksaan perkara.
Syarat ini dapat disetujui, meskipun agak sulit mengontruksikannya secara konkrit. Akan tetapi secara umum dapat dikemukakan, apabila perubahan itu sedemikian rupa, sehingga hakim memperkirakan, secara objektif perubahan mengakibatkan proses tahap replik-duplik yang sudah berlangsung terpaksa diperpanjang, perubahan dikategorikan mempersulit dan menghambat jalannya pemeriksaan. Akan tetapi perlu diingat, syarat ini harus diterapkan secara cermat dan kasuistik.
Batas Waktu Pengajuan Perubahan Gugatan
Mengenai batas waktu pengajuan perubahan muncul beberapa versi.
Sampai Saat Perkara Diputus
Tenggang batas jangka waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv yang menyatakan, penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Berarti, selama persidangan berlangsung, penggugat berhak melakukan dan mengajukan perubahan gugatan. Sebagaimana yang diungkapkan Asikin, mendukung penerapan yang demikian.
Pada cacatan yang diberikan pada Putusan MA No 943 K/Sip/1987, 1987, 19 September 1985, terdapat penegasan yang memperbolehkan perubahan gugatan selama persidangan. Kita kurang setuju dengan ketentuan batas jangka waktu ini. Pemberian hak melakukan perubahan gugatan sepanjang atau selama proses pemeriksaan, apalagi sampai putusan dijatuhkan ; dianggap merupakan kesewenanga-wenangan tergugat. Dari segi lain, kebolehan yang demikian, secara nyata dan objektif dapat menghambat penyelesaian perkara. Misalnya, pada saat putusan hendak dijatuhkan, penggugat mendadak mengajukan perubahan gugatan yang memerlukan pembelaan dari pihak penggugat. Tindakan tersebut jelas menghambat penyelesaian serta mengandung kesewenang-wenangan dari pihak penggugat. Oleh karena itu, sangat beralasan memodifikasi ketentuan itu ke arah jangka waktu yang layak dan realistik.
Batas Waktu Pengajuan pada Hari Sidang Pertama
Penggarisan batas jangka waktu pengajuan hanya boleh dilakukan pada hari sidang pertama, ditegaskan dalam Buku Pedoman yang diterbitkan MA. Selain harus diajukan pada hari sidang pertama, disyaratkan para pihak harus hadir. Ditinjau dari segi hukum, perubahan gugatan bermaksud untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan. Oleh karena itu, dianggap tidak realistis membatasinya hanya pada sidang pertama. Terkadang perbaikan atau perubahan itu, baru disadari setelah tergugat menyampaikan jawaban. Oleh karena itu, pedoman batas waktu yang digariskan MA tersebut, dianggap terlampau restriktif. Sangat menghambat hak penggugat melakukan perubahan gugatan.
Sampai pada Tahap Replik-Duplik
Kalibarang batas jangka waktu pengajuan perubahan yang dianggap layak dan memadai menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik-duplik berlangsung. Praktik peradilan cenderung menerapkannya. Misalnya, dalam Putusan MA No. 546 K/Sep/1970, menggariskan perubahan gugatan tidak dapat dibenarkan apabila tahap pemeriksaan sudah selesai, konklusinya sudah dikemukakan dan kedua belah pihak telah memohon putusan.
Memperhatikan variabel batas jangka yang dikemukakan, terdapat dua pembatasan yang saling bertolak belakang secara ekstrim :
Batas jangka waktu yang ditentukan pada Pasal Rv, dianggap terlampau leluasa memberi hak kepada penggugat melakukan perubahan, mulai dari proses persidangan sampai putusan belum dijatuhkan;
Sebaliknya, pada batas waktu yang digariskan MA dalam Buku Pedoman, dianggap terlampau resriktif atau sempit, hanya memberi hak pada hari sidang pertama.
Sehubungan dengan sifat ekstrimitas yang melekat pada kedua penggarisan tersebut, dihubungkan dengan segala kelemahan yang terkandung di dalamnya, kurang tepat untuk menerapkannya. Lebih baik menerapkan tenggang waktu yang bersifat moderat. Membolehkan mengajukan perubahan tidak hanya terbatas pada sidang pertama, tidak juga dibenarkan selama proses pemeriksaan berlangsung, tetapi dibolehkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap replik dan duplik.
Penggabungan Gugatan
Secara teknis mengandung pengertian penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Disebut juga kumulasi gugatan atau samenvoeging van vordering, yaitu penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa dan diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.
Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan. Baik HIR maupun RBG, tidak mengaturnya. Begitu juga Rv, tidak mengatur secara tegas, dan tidak pula melarang. Yang dilarang Pasal 103 Rv, hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik.
Meskipun HIR dan RBG maupun Rv tidak mengatur, peradilan sudah lama menerapkannya. Supomo menunjukkan salah satu putusan Road Justisie Jakarta pada tanggal 20 juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan, dengan pertimbangan antara gugatan-gugatan itu, terdapat hubungan erat (innerlijke samenhang).
Pendapat yang sama, ditegaskan dalam Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 yang menjelaskan antara lain :
Meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukun acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai process doelmatigheid, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapannya berpedoman kepada ukuran:
1. Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan.
2. Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.
Berdasarkan alasan tersebut, boleh dilakukan penggabungan (samenvoging) atau kumulasi objektif maupun subjektif, dengan syarat terdapat innerlijke samenhangen atau koneksitas erat diantaranya.
Kumulasi ialah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara. Ada beberapa macam kumulasi :
Kumulasi subjektif, ialah jika dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat.
Kumulasi objektif, ialah jika penggugat mengajukan beberapa gugatan kepada seorang tergugat.
Intervensi, ialah ikut sertanya pihak ke tiga ke dalam suatu proses perkara. Ada tiga macam intervensi:
Voeging, masuknya pihak ke tiga ke dalam suatu untuk membantu salah satu pihak menghadapi pihak lawan. Dalam hal ini pihak ke tiga berkedudukan sebagai penggugat dan tergugat.
Vrijwaring, ialah pihak ke tiga ditarik oleh tergugat dengan maksud agar ia menjadi penanggung bagi tergugat.
Tussencomst, ialah pihak ke tiga masuk dalam satu proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri. Dengan demikian intervensi di sini berhadapan dengan penggugat dan tergugat secara langsung, tetapi dibolehkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap replik dan duplik.
Pencabutan Gugatan
Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugutan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Alasan pencabutan sangat bervariasi. Diantaranya disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna. Atau dasar dalil gugatan tidak kuat atau dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan sebagainya.
Pencabutan merupakan hak penggugat, sama halnya dengan pengajuan gugatan merupakan hak melekat pada diri penggugat. Satu sisi hukum memberi hak kepadanya mengajukan gugatan, apabila hak dan kepentingannya dirugikan oleh pihak lain. Pada sisi lain wajar dan layak pula memberi hak kepadanya untuk mencabut gugatan apabila dianggapnya hak dan kepentingannya tidak dirugikan.
Cara Pencabutan
Cara pencabutan, berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv sebagai rujukan. Ajakan mempergunakan Pasal 272 Rv sebagai rujukan, bertujuan untuk memiliki landasan penerapan yang sama antara pencari keadilan dengan peradilan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 272 Rv, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam pelaksanaan pencabutan gugatan.
Yang Berhak Melakukan Pencabutan
Agar pencabutan sah menurut hukum, harus dilakukan oleh orang yang berhak. Menurut Pasal 272 Rv yang berhak melakukan pencabutan adalah sebagai berikut:

Penggugat sendiri secara Pribadi
Menurut hukum, penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan, karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan.
Kuasa yang Ditunjuk Penggugat
Pencabutan juga dapat dilakukan Kuasa yang ditunjuk penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan Pasal 123 HIR, dan SEMA No. 1 Tahun 1971, dan di dalamnya dengan tegas diberi penguasaan untuk mencabut. Atau dapat juga dituangkan dalam surat kuasa tersendiri yang secara khusus memberi penegasan untuk melakukan pencabutan gugatan.
Pencabutan yang dilakukan Kuasa yang tidak diberi wewenang untuk itu oleh penggugat tidak sah (ilegal), dan tindakan Kuasa tersebut dapat dianggap menyalagunakan wewenang (abuse of authority) atau pelampauan batas wewenang (exceeding its power). Tindakan Kuasa yang demikian dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum (onrechemtige dead) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
Pencabutan Gugatan yang belum Diperiksa Dilakukan dengan Surat
Pencabutan Gugatan yang Sudah Diperiksa dilakukan dalam Sidang
Akibat Hukum Pencabutan
Pasal 272 Rv mengatur akibat hukum pencabutan gugatan. Ketentuan pasal ini dapat dijadikan pedoman dengan cara memodifikasi dengan kebutuhan perkembangan. Akibat hukum pencabutan gugatan yang dianggap penting diperhatikan, dapat dijelaskan hal-hal berikut :
Pencabutan mengakhiri perkara
Tertutup segala upaya hukum bagi para pihak
Para pihak kembali kepada keadaan semula
Biaya perkara dibebankan kepada penggugat

BAB III
PENUTUP
Simpulan
Dari uraian dalam pembahasan, dapat disimpulkan beberapa sub pokok pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah dalam makalah ini.
Surat gugatan adalah yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa, dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.
Adapun surat gugatan, harus memenuhi syarat formil, yakni menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya surat gugatan tersebut diajukan (dialamatkan) kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR.
Perubahan gugatan dapat dilakukan, dan dapat dibenarkan jika perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang terakomadasi dalam Pasal 127 Rv, sehingga terwujud perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak secara seimbang dan proporsional.
Penggabungan gugatan juga disebut akumulasi gugatan, yakni penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Penggabungan gugatan bisa dilakukan, walaupun secara yuridis teks undang-undang tidak ada yang mengatur, namun dalam praktik penerapan di peradilan dilegalkan penggabungan gugatan dengan pertimbangan ada hubungan erat atau koneksitas diantara gugatan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo yang berdasar salah satu putusan Road Justisie Jakarta, 20 juni 1939, yang dikuatkan dengan putusan MA No. 575 K/Pdt/1983.
Pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak penggugat, sama halnya dengan pengajuan gugatan yang merupakan hak yang melekata pada diri penggugat. Adapun regulasinya beroerentasi pada ketentuan Pasal 272 (tentang cara pencabutan gugatan), sebagai rujukan, yang bertujuan untuk memiliki landasan penerapan yang sama antara pencari keadilan dan peradilan.
DAFTAR PUSTAKA

Arto, H. A Mukti. 2008. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harahap, M. Yahya.2008. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Manan, Abdul. 2008. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soepomo. 1993. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta:Pradnya Paramita.
Sutanto, Retno Wulan dan Iskandar Oriep Karta Winata. 2005. Hukum Acara Perdata. Bandung: Mandar Maju.
Subekti. 1977. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Bina Cipta.




Deskripsi



. H. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).,hlm 39
. Retno Wulan Sutanto dan Iskandar Oerip Karta Winata, (Bandung: Mandar Maju, 2005).,hlm10
. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992).,hlm 41
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008)hlm. 29-34.
. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, hlm 123, angka 26
. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Bina Cipta, 1977)., hlm 67
. Ibid.,hlm. 123
Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993).,hlm 27.
. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.,hlm 125
. Tgl 20-6-1984, jo. PT Tanjung Karang No. 36/1982 tgl. 31-8-1983, jo. PN Tanjung Karang No. 35/1981, tgl. 24-3-1982.
. H. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).,hlm 44

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992).,hlm 72
. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).,hlm 84


5

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Perkara gugatan merupakan perkara yang diajukan ke pengadilan yang didalamnya terdapat konflik atau sengketa yang meminta hakim untuk mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik tersebut yang benar. Perkara gugatan disini termasuk dalam lingkup perkara perdata yang diatur tersendiri oleh hukum acara perdata. Seringkali pengertian gugatan disama artikan dengan permohonan oleh sebagian orang yang belum memahami secara menyeluruh mengenai hukum acara perdata. Pada dasarnya memang gugatan dan permohonan sama-sama perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkup perdata, akan tetapi letak perbedaanya pada gugatan didalamnya terdapat sengeketa yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa. Dalam makalah ini akan lebih lanjut dijelaskan mengenai perbedaan gugatan dan permohonan, akan tetapi yang menjadi pembahasan utama pada makalah ini adalah mengenai Surat Gugatan dan persyaratanya beserta persoal-persoalan yang mungkin timbul di dalam surat gugatan.

Rumusan masalah
Apa definisi atau pengertian daripada surat gugatan ?
Apa saja yang menjadi syarat dalam formulasi surat gugatan ?,Dan bagaimana mekanisme dalam perubahan gugatan ?
Apa yang dimaksud dengan penggabungan gugatan ?
Bagaimana proses pencabutan gugatan perkara di depan Pengadilan ?





BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Gugatan/Permohonan
Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.
Adapun pengertian daripada surat permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.
Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.
Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat), sedangkan dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (yaitu pemohon). Namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan ijin ikrar talak dan permohonan ijin beristeri dari seorang.
Syarat-syarat Surat Gugatan
Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai ketentuan formil dan materil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan. Syarat-syarat tersebut, akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan.
Adapun syarat-syarat dan ketentuan surat gugatan antara lain sebagai berikut:
Syarat Formil
Pada umumnya syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah:
Ditujukan (Dialamatkan ) kepada PN Sesuai dengan Kompetensi Relatif
Surat gugatan, secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis PN yang dituju sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif :
Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamtkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.
Diberi Tanggal
Ketentuan undang-undang tidak menyebut surat gugatan harus mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUH Perdata, tidak menyebutka pencantuman tanggal di dalamnya. Karena itu, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dihubungkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil.
Ditandatangani Penggugat atau Penguasa
Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan :
Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif, dan;
Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya).

Syarat Substansial
Syarat substansial dari surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat, terdapat dalam RV Pasal 8 Nomor 3 yang meliputi:
Identitas Para Pihak
Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali. Tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan dalam perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, agama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka).
Tidak seluas itu syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk :
Menyampaikan panggilan, atau
Menyampaikan pemberitahuan.
Dengan demikian, oleh karena tujuan pencantuman agar dapat disampaikan panggilan atau pemberitahuan, identitas wajib disebut, cukup meliputi :
Nama Lengkap
Nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada), maksud mencantumkan gelar atau alias, untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal.
Alamat atau Tempat Tinggal
Penyebutan identitas lain, tidak imperative
Posita (Fundamentum petendi)
Mengacu pada Rv Pasal 8 Nomor 3 menyebutkan pula posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan. Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelas duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.
Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain:
Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan.
Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa.
Kualifikasi perbuatan tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum.
Uraian kerugian yang diderita oleh penggugat.
Petitum
Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim.
Dalam praktik peradilan petitum dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:
Tuntutan pokok atau tuntutan primer
Merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita.
Tuntutan tambahan.
Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntuntan pokok.
Tuntutan subsidier atau pengganti.
Merupakan tuntutan yang diajukan penggugat untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim.
Perubahan Gugatan
Permasalahannya selanjutnya mengenai gugatan adalah perubahan gugatan. Apakah penggugat boleh melakukan perubahan gugatan ? Pertanyaan ini mengandung -dua sisi kepentingan. Satu segi, dalam kenyataan praktik, dibutuhkan perubahan gugatan agar tidak mengalami cacat formil (obscuur libel). Pada segi lain, membolehkan perubahan gugatan, dapat mendatangkan kerugian kepada tergugat. Bahkan bisa menimbulkan proses pemeriksaan terhambat yang dapat merugikan kepentingan tergugat.
Sehubungan dengan ini, jika perubahan gugatan dibenarkan, perlu dilindungi kepentingan para pihak secara seimbang dan proporsional, sehingga terbina suatu kerangka tata tertib, bahwa kebolehan penggugat melakukan perubahan gugatan pada satu segi, tidak merugikan kepentingan tergugat membela diri pada segi lain. Keadaan yang seperti itulah yang dibahas pada bagian ini, berisi penjelasan tentang ruang lingkup perubahan gugatan yang dibenarkan hukum dengan mempergunakan Pasal 127 Rv dan praktik peradilan sebagai sumber.
Syarat Perubahan Gugatan
Pasal 127 Rv, tidak menyebut syarat formil mengajukan perubahan gugatan. Meskipun demikian ternyata praktik peradilan menentukan syarat formil keabsahan pengajuan perubahan. MA dalam buku pedoman yang diterbitkannya, memuat persyaratan formil.
a). Pengajuan Perubahan pada Sidang yang Pertama Dihadiri Tergugat
Syarat formil ini, ditegaskan oleh MA dalam buku pedoman, yang menyatakan :
Diajukan pada hari sidang pertama, dan
Para pihak hadir
Memperhatikan ketentuan tersebut, penggugat tidak dibenarkan mengajukan perubahan gugatan:
Di luar hari sidang, dan
Juga pada sidang yang tidak dihadiri tergugat.
Syarat ini beralasan, demi melindungi kepentingan tergugat membela diri. Jika perubahan dibenarkn di luar sidang dan di luar hadirnya tergugat ; dianggap sangat merugikan kepentingan tergugat.
Memberi Hak kepada Tergugat Menanggapi
Syarat formil ini pun digariskan oleh MA, yang menyatakan :
Menanyakan kepada tergugat tentang peubahan itu,
Serta memberi hak dan kesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya.
Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Subekti, yang menyatakan, bahwa pemberian kesempatan kepada tergugat membela diri bukan menjadi syarat formil.
Tidak Menghambat Acara Pemeriksaan
Syarat ini dikemukakan Asikin dalam cacatan perkara No. 943 K/Pdt/1984. Ditegaskan, kebolehan perubahan gugatan tidak menghambat acara pemeriksaan perkara.
Syarat ini dapat disetujui, meskipun agak sulit mengontruksikannya secara konkrit. Akan tetapi secara umum dapat dikemukakan, apabila perubahan itu sedemikian rupa, sehingga hakim memperkirakan, secara objektif perubahan mengakibatkan proses tahap replik-duplik yang sudah berlangsung terpaksa diperpanjang, perubahan dikategorikan mempersulit dan menghambat jalannya pemeriksaan. Akan tetapi perlu diingat, syarat ini harus diterapkan secara cermat dan kasuistik.
Batas Waktu Pengajuan Perubahan Gugatan
Mengenai batas waktu pengajuan perubahan muncul beberapa versi.
Sampai Saat Perkara Diputus
Tenggang batas jangka waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv yang menyatakan, penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Berarti, selama persidangan berlangsung, penggugat berhak melakukan dan mengajukan perubahan gugatan. Sebagaimana yang diungkapkan Asikin, mendukung penerapan yang demikian.
Pada cacatan yang diberikan pada Putusan MA No 943 K/Sip/1987, 1987, 19 September 1985, terdapat penegasan yang memperbolehkan perubahan gugatan selama persidangan. Kita kurang setuju dengan ketentuan batas jangka waktu ini. Pemberian hak melakukan perubahan gugatan sepanjang atau selama proses pemeriksaan, apalagi sampai putusan dijatuhkan ; dianggap merupakan kesewenanga-wenangan tergugat. Dari segi lain, kebolehan yang demikian, secara nyata dan objektif dapat menghambat penyelesaian perkara. Misalnya, pada saat putusan hendak dijatuhkan, penggugat mendadak mengajukan perubahan gugatan yang memerlukan pembelaan dari pihak penggugat. Tindakan tersebut jelas menghambat penyelesaian serta mengandung kesewenang-wenangan dari pihak penggugat. Oleh karena itu, sangat beralasan memodifikasi ketentuan itu ke arah jangka waktu yang layak dan realistik.
Batas Waktu Pengajuan pada Hari Sidang Pertama
Penggarisan batas jangka waktu pengajuan hanya boleh dilakukan pada hari sidang pertama, ditegaskan dalam Buku Pedoman yang diterbitkan MA. Selain harus diajukan pada hari sidang pertama, disyaratkan para pihak harus hadir. Ditinjau dari segi hukum, perubahan gugatan bermaksud untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan. Oleh karena itu, dianggap tidak realistis membatasinya hanya pada sidang pertama. Terkadang perbaikan atau perubahan itu, baru disadari setelah tergugat menyampaikan jawaban. Oleh karena itu, pedoman batas waktu yang digariskan MA tersebut, dianggap terlampau restriktif. Sangat menghambat hak penggugat melakukan perubahan gugatan.
Sampai pada Tahap Replik-Duplik
Kalibarang batas jangka waktu pengajuan perubahan yang dianggap layak dan memadai menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik-duplik berlangsung. Praktik peradilan cenderung menerapkannya. Misalnya, dalam Putusan MA No. 546 K/Sep/1970, menggariskan perubahan gugatan tidak dapat dibenarkan apabila tahap pemeriksaan sudah selesai, konklusinya sudah dikemukakan dan kedua belah pihak telah memohon putusan.
Memperhatikan variabel batas jangka yang dikemukakan, terdapat dua pembatasan yang saling bertolak belakang secara ekstrim :
Batas jangka waktu yang ditentukan pada Pasal Rv, dianggap terlampau leluasa memberi hak kepada penggugat melakukan perubahan, mulai dari proses persidangan sampai putusan belum dijatuhkan;
Sebaliknya, pada batas waktu yang digariskan MA dalam Buku Pedoman, dianggap terlampau resriktif atau sempit, hanya memberi hak pada hari sidang pertama.
Sehubungan dengan sifat ekstrimitas yang melekat pada kedua penggarisan tersebut, dihubungkan dengan segala kelemahan yang terkandung di dalamnya, kurang tepat untuk menerapkannya. Lebih baik menerapkan tenggang waktu yang bersifat moderat. Membolehkan mengajukan perubahan tidak hanya terbatas pada sidang pertama, tidak juga dibenarkan selama proses pemeriksaan berlangsung, tetapi dibolehkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap replik dan duplik.
Penggabungan Gugatan
Secara teknis mengandung pengertian penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Disebut juga kumulasi gugatan atau samenvoeging van vordering, yaitu penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa dan diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.
Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan. Baik HIR maupun RBG, tidak mengaturnya. Begitu juga Rv, tidak mengatur secara tegas, dan tidak pula melarang. Yang dilarang Pasal 103 Rv, hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik.
Meskipun HIR dan RBG maupun Rv tidak mengatur, peradilan sudah lama menerapkannya. Supomo menunjukkan salah satu putusan Road Justisie Jakarta pada tanggal 20 juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan, dengan pertimbangan antara gugatan-gugatan itu, terdapat hubungan erat (innerlijke samenhang).
Pendapat yang sama, ditegaskan dalam Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 yang menjelaskan antara lain :
Meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukun acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai process doelmatigheid, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapannya berpedoman kepada ukuran:
1. Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan.
2. Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.
Berdasarkan alasan tersebut, boleh dilakukan penggabungan (samenvoging) atau kumulasi objektif maupun subjektif, dengan syarat terdapat innerlijke samenhangen atau koneksitas erat diantaranya.
Kumulasi ialah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara. Ada beberapa macam kumulasi :
Kumulasi subjektif, ialah jika dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat.
Kumulasi objektif, ialah jika penggugat mengajukan beberapa gugatan kepada seorang tergugat.
Intervensi, ialah ikut sertanya pihak ke tiga ke dalam suatu proses perkara. Ada tiga macam intervensi:
Voeging, masuknya pihak ke tiga ke dalam suatu untuk membantu salah satu pihak menghadapi pihak lawan. Dalam hal ini pihak ke tiga berkedudukan sebagai penggugat dan tergugat.
Vrijwaring, ialah pihak ke tiga ditarik oleh tergugat dengan maksud agar ia menjadi penanggung bagi tergugat.
Tussencomst, ialah pihak ke tiga masuk dalam satu proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri. Dengan demikian intervensi di sini berhadapan dengan penggugat dan tergugat secara langsung, tetapi dibolehkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap replik dan duplik.
Pencabutan Gugatan
Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugutan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Alasan pencabutan sangat bervariasi. Diantaranya disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna. Atau dasar dalil gugatan tidak kuat atau dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan sebagainya.
Pencabutan merupakan hak penggugat, sama halnya dengan pengajuan gugatan merupakan hak melekat pada diri penggugat. Satu sisi hukum memberi hak kepadanya mengajukan gugatan, apabila hak dan kepentingannya dirugikan oleh pihak lain. Pada sisi lain wajar dan layak pula memberi hak kepadanya untuk mencabut gugatan apabila dianggapnya hak dan kepentingannya tidak dirugikan.
Cara Pencabutan
Cara pencabutan, berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv sebagai rujukan. Ajakan mempergunakan Pasal 272 Rv sebagai rujukan, bertujuan untuk memiliki landasan penerapan yang sama antara pencari keadilan dengan peradilan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 272 Rv, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam pelaksanaan pencabutan gugatan.
Yang Berhak Melakukan Pencabutan
Agar pencabutan sah menurut hukum, harus dilakukan oleh orang yang berhak. Menurut Pasal 272 Rv yang berhak melakukan pencabutan adalah sebagai berikut:

Penggugat sendiri secara Pribadi
Menurut hukum, penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan, karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan.
Kuasa yang Ditunjuk Penggugat
Pencabutan juga dapat dilakukan Kuasa yang ditunjuk penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan Pasal 123 HIR, dan SEMA No. 1 Tahun 1971, dan di dalamnya dengan tegas diberi penguasaan untuk mencabut. Atau dapat juga dituangkan dalam surat kuasa tersendiri yang secara khusus memberi penegasan untuk melakukan pencabutan gugatan.
Pencabutan yang dilakukan Kuasa yang tidak diberi wewenang untuk itu oleh penggugat tidak sah (ilegal), dan tindakan Kuasa tersebut dapat dianggap menyalagunakan wewenang (abuse of authority) atau pelampauan batas wewenang (exceeding its power). Tindakan Kuasa yang demikian dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum (onrechemtige dead) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
Pencabutan Gugatan yang belum Diperiksa Dilakukan dengan Surat
Pencabutan Gugatan yang Sudah Diperiksa dilakukan dalam Sidang
Akibat Hukum Pencabutan
Pasal 272 Rv mengatur akibat hukum pencabutan gugatan. Ketentuan pasal ini dapat dijadikan pedoman dengan cara memodifikasi dengan kebutuhan perkembangan. Akibat hukum pencabutan gugatan yang dianggap penting diperhatikan, dapat dijelaskan hal-hal berikut :
Pencabutan mengakhiri perkara
Tertutup segala upaya hukum bagi para pihak
Para pihak kembali kepada keadaan semula
Biaya perkara dibebankan kepada penggugat

BAB III
PENUTUP
Simpulan
Dari uraian dalam pembahasan, dapat disimpulkan beberapa sub pokok pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah dalam makalah ini.
Surat gugatan adalah yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa, dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.
Adapun surat gugatan, harus memenuhi syarat formil, yakni menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya surat gugatan tersebut diajukan (dialamatkan) kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR.
Perubahan gugatan dapat dilakukan, dan dapat dibenarkan jika perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang terakomadasi dalam Pasal 127 Rv, sehingga terwujud perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak secara seimbang dan proporsional.
Penggabungan gugatan juga disebut akumulasi gugatan, yakni penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Penggabungan gugatan bisa dilakukan, walaupun secara yuridis teks undang-undang tidak ada yang mengatur, namun dalam praktik penerapan di peradilan dilegalkan penggabungan gugatan dengan pertimbangan ada hubungan erat atau koneksitas diantara gugatan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo yang berdasar salah satu putusan Road Justisie Jakarta, 20 juni 1939, yang dikuatkan dengan putusan MA No. 575 K/Pdt/1983.
Pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak penggugat, sama halnya dengan pengajuan gugatan yang merupakan hak yang melekata pada diri penggugat. Adapun regulasinya beroerentasi pada ketentuan Pasal 272 (tentang cara pencabutan gugatan), sebagai rujukan, yang bertujuan untuk memiliki landasan penerapan yang sama antara pencari keadilan dan peradilan.
DAFTAR PUSTAKA

Arto, H. A Mukti. 2008. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harahap, M. Yahya.2008. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Manan, Abdul. 2008. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soepomo. 1993. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta:Pradnya Paramita.
Sutanto, Retno Wulan dan Iskandar Oriep Karta Winata. 2005. Hukum Acara Perdata. Bandung: Mandar Maju.
Subekti. 1977. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Bina Cipta.


Lihat lebih banyak...

Komentar

We're moving the hosting, the preview may show error, this will be automatically reload again in 15 seconds to resolve this.
Hak Cipta © 2017 CARIDOKUMEN Inc.