Makalah PSP XI

July 11, 2017 | Author: Bagus Joko Prasetyo | Category: N/A
Share Embed


Deskripsi Singkat

GUGATAN DAN SANGGAHAN

Mata Kuliah Penagihan dan Sengketa Pajak















Anggota:
1. Bagus Joko Prasetyo (10)
2. Rimananda Andriani (27)
3. Octavian Sahat Marulitua Napitupulu (24)
4. Sandi Firmansyah (31)
5. Tahta Garda Islami (33)
6. Widhyastuti (37)


Kelas : 1F D-3 Pajak

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 2014
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan dan melaporkan hasil
pembelajaran kami dalam diskusi kelompok mengenai "Gugatan dan Sanggahan".
Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian makalah ini tidak
lepas dari berbagai pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaiannya.
Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada:
1. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Richard Eddy
Tampubolon, S.E., Ak., M.M., MBA, selaku Dosen Mata Kuliah Penagihan
dan Sengketa Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang memberikan
kesempatan kepada kami untuk membuat makalah pembelajaran ini.
2. Teman-teman kami, kelas 1F D3 Pajak STAN yang membantu kami dalam
penyelesaian makalah ini.
3. Semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini.


Tujuan pembuatan makalah ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui
bagaimana sebenarnya ketentuan-ketentuan umum dan prosedur dalam
pelaksanaan Gugatan dan Sanggahan perpajakan. Selain itu, laporan ini juga
ditujukan sebagai indikator pelaksanaan tugas Mata Kuliah Penagihan dan
Sengketa Pajak.


Kiranya dengan adanya makalah pembelajaran ini dapat menjadi gambaran
peningkatan mutu pendidikan, terutama mengenai pembelajaran Administrasi
Perpajakan. Atas perhatian pembaca, kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang Selatan, Juni 2015






Tim Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR ....…………………...……………………………….... 2
DAFTAR ISI ...………………………..………………………………………. 3

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ...............……………………………………………….. 4
B. Tujuan Penulis ..................………………….………………………….. 4
C. Rumusan Masalah ……………………………………………………......... 4

BAB II ISI
1. Dasar Hukum Gugatan dan Sanggahan ………………………....................
6
2. Pengertian Gugatan dan Sanggahan
.......................................................... 6
3. Gugatan WP/PP atas Pelaksanaan Penagihan Pajak (Pasal 23 KUP dan


37 UU PPSP) …………………………………………………………….. 7
4. Syarat-Syarat Gugatan dan Sanggahan
..................................................... 9
5. Besarnya Ganti Rugi dalam Proses Gugatan
............................................. 10
6. Jangka Waktu untuk Mengajukan Gugatan atas Pelaksanaan Penagihan
…. 10
7. Gugatan Penanggung Pajak yang Diajukan ke selain Pengadilan Pajak
….. 10


BAB III KESIMPULAN
A. Kesimpulan
..........................................................................
.................. 11
B. Saran ...…………………………….........……………………………….. 12


DAFTAR PUSTAKA ...……………....………………………………………. 13








BAB I
PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG
Kita tahu bahwa segala tindakan yang diambil oleh aparat pajak di
segala lini Direktorat Jenderal Pajak dinaungi oleh suatu ketentuan
peraturan perundang-undangan yang jelas. Oleh karena itu segala jenis
kesalahan baik dalam hal administrasi hingga pada pelaksanaan tindakan
penagihan oleh aparat pajak tidak boleh keliru atau salah. Sekecil
apapun kesalahan yang dilakukan oleh aparat pajak dalam setiap prosedur
pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dijadikan sebagai
alat bagi Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam melakukan upaya hukum lebih
lanjut untuk meluruskan kesalahan tersebut. Upaya tersebut dapat berupa
Gugatan maupun Sanggahan. Gugatan ditujukan oleh Wajib Pajak/Penanggung
Pajak dalam hal aparat pajak melakukan kesalahan dalam penetapan
kebijakan dan tindakan segala jenis prosedur penagihan pajak sedangkan
Gugatan merupakan suatu upaya hukum dari pihak ketiga atas kepemilikan
barang yang disita oleh aparat pajak. Jika pada akhirnya Gugatan atau
Sanggahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dikabulkan, maka akan menjadi
suatu poin negatif bagi aparat pajak yang gagal mengimplementasikan
ketentuan peraturan perundnag-undangan dalam rangka penagihan pajak
dengan Surat Paksa dengan baik.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kemudian menjadi latar
belakang ketertarikan penulis untuk menyusun makalah "Gugatan dan
Sanggahan".


B. TUJUAN PENULISAN
Tujuan penulisan makalah ini adalah memperdalam tentang:
1. Gugatan Penagihan Pajak
2. Sanggahan Penagihan Pajak


C. RUMUSAN MASALAH
Dalam makalah ini, kami akan membahas tentang:
1) Dasar Hukum Gugatan dan Sanggahan
2) Pengertian Gugatan dan Sanggahan
3) Gugatan WP/PP atas Pelaksanaan Penagihan Pajak (Pasal 23 KUP dan 37 UU
PPSP)
4) Syarat-Syarat Gugatan dan Sanggahan
5) Besarnya Ganti Rugi dalam Proses Gugatan
6) Jangka Waktu untuk Mengajukan Gugatan atas Pelaksanaan Penagihan
7) Gugatan Penanggung Pajak yang Diajukan ke selain Pengadilan Pajak

























BAB ii
ISI
1. Dasar Hukum Gugatan Dan Sanggahan
Dasar hukum gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan banding
ke badan peradilan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sementara
sanggahan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita hanya dapat
diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 38 ayat (1) UU Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa.


2. Pengertian Gugatan dan Sanggahan
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak mengatur bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Sengketa pajak
adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada
Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan,
termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan pengertian Gugatan atau
Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau
kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan.


Sesuai Pasal 37 ayat (1) UU PPSP gugatan Penanggung Pajak terhadap
pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b UU KUP menambahkan objek
gugatan tersebut dengan keputusan pencegahan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Dengan demikian
pengajuan gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak hanya dapat diajukan
kepada Pengadilan Pajak. Pasal 37 ayat (1) UU PPSP menegaskan bahwa
Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya
dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU
KUP, gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak adalah:
a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
Pengumuman Lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang
dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang
telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.


Dalam Pasal 34 ayat (3) UU PPSP diatur bahwa Penanggung Pajak yang
disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan
hanya kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian terkait dengan tindakan
penyanderaan Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan hanya ke
Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Pajak. Ketentuan tersebut
menegaskan bahwa Penanggung Pajak dapat saja menggugat pelaksanaan
penyanderaan yang dilakukan kepada dirinya apabila ternyata dalam
pelaksanaannya terdapat kesalahan prosedur.


3. Gugatan WP/PP atas Pelaksanaan Penagihan Pajak (Pasal 23 KUP dan 37 UU
PPSP)
UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
"(1"Dihapus. "
") " "
"(2"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: "
") " "
" "pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau "
" "Pengumuman Lelang; "
" "keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; "
" "keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, "
" "selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau "
" "penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang "
" "dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang "
" "telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan "
" "hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak "
" " "
"(3"Dihapus. "
") " "


UU Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa


BAB VI 
GUGATAN
Pasal 37
"(1"Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau "
") "lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. "
"(2"Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan "
") "dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, sita, atau "
" "pengumuman lelang dilaksanakan. "
"(3"Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 34 ayat (3) "
") "tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak. "

UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan
ayat (1c), dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 37
1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat
diajukan kepada badan peradilan pajak.
(1a) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama
baik dan ganti rugi kepada Pejabat.
(1b) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling
banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.


(2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa,
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang
dilaksanakan.
(3) dihapus."


4. Syarat-Syarat Gugatan dan Sanggahan
Gugatan
Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur mengenai persyaratan
pengajuan gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagai berikut:
1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
Pengadilan Pajak.
2. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan
penagihanmPajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan
penagihan.
3. Jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak mengikat apabila jangka waktu
dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan
penggugat.
4. Perpanjangan jangka waktu tersebut adalah 14 (empat belas) hari
terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
5. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) Surat
Gugatan.


Gugatan terkait pelaksanaan penagihan dapat diajukan oleh Penggugat,
ahli warisnya, seorang pengurus, atau seorang kuasa hukumnya disertai
dengan alasan-alasanyang jelas, mencantumkan tanggal pelaksanaan
penagihan. Terhadap gugatan yang diajukan ke badan peradilan pajak
dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
Gugatan yang dicabut tersebut dihapus dari daftar sengketa dengan:
1. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan
sebelum sidang
2. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat
pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan
Tergugat.


Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat
diajukan kembali. Gugatan menurut Pasal 43 tidak menunda atau
menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan.
Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut penagihan
pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai
ada putusan Pengadilan Pajak. Permohonan Penggugat tersebut dapat
dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan
penagihan pajak yang digugat dilaksanakan.


Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai
kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, dalam Pasal 77 ayat (3) diatur bahwa
pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas
putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
Sanggahan
1. Sanggahan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
2. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak
dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.


5. Besarnya Ganti Rugi dalam Proses gugatan
Dalam hal gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terkait pelaksanaan
penagihan pajak dikabulkan oleh Pengadilan Pajak, Penanggung Pajak dapat
memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat. Hal ini diatur
dalam Pasal 37 ayat (2) UU PPSP. Besarnya ganti rugi tersebut ditentukan
paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun melalui Keputusan
Menteri besarnya ganti rugi tersebut dapat ditetapkan perubahan.

6. Jangka Waktu untuk Mengajukan Gugatan atas Pelaksanaan Penagihan
Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain
terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah tiga puluh hari sejak tanggal
diterima Keputusan yang digugat. Jangka waktu tersebut tidak mengikat
apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktu adalah empat belas hari
terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena
keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), maka jangka waktu dimaksud
dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Majelis atau Hakim Tunggal.
Perpanjangan jangka waktu dimaksud adalah selama empat belas hari
terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.


7. Gugatan Penaggung Pajak yang Diajukan ke selain Pengadilan Pajak
Pasal 34 ayat 3 UU PPSP telah diatur bahwa: Penanggung Pajak yang
disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan
hanya kepada Pengadilan Negeri.
Dengan demikian, terkait dengan tindakan penyanderaan, Penanggung
Pajak dapat mengajukan gugatan hanya kepada Pegadilan Negeri dan bukan
kepada Pengadilan Pajak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Penanggung
Pajak dapat saja mengajukan gugatan kepada selain Pengadilan Pajak yaitu
Pengadilan Negeri, dalam hal terdapat kesalahan prosedur dalam
pelaksanaan penyanderaan terhadap dirinya.
BaB Iii
PENUTUP


A. KESIMPULAN


Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan
penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan


Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP, Gugatan Wajib Pajak atau
Penaggung Pajak adalah:
a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
atau Pengumuman Lelang;
b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan
yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata
cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.


Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur mengenai persyaratan
pengajuan gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagai berikut:
1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
Pengadilan Pajak.
2. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan
penagihanmPajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan
penagihan.
3. Jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak mengikat apabila jangka waktu
dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan
penggugat.
4. Perpanjangan jangka waktu tersebut adalah 14 (empat belas) hari
terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
5. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) Surat
Gugatan.


Sanggahan
1. Sanggahan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
2. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita
tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.


B. Saran


Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok
bahasan dalam makalah ini. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak
yang tentunya sudah membantu dan mendukung kami dalam penyelasaian
makalah ini.


Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan
makalah ini, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau
referensi yang ada hubungannya dengan materi makalah ini. Tim Penulis
banyak berharap agar para pembaca memberikan kritik dan saran yang
membangun kepada penulis demi penyempurnaan makalah ini dan indikator
penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini
berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca pada umumnya.
Dengan rendah hati kami juga mohon maaf atas segala kekurangan yang
ada, dan apabila ada kelebihan itu hanya karena Tuhan semata. Atas
perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Tangerang Selatan, Juni 2015





Tim Penulis







DAFTAR PUSTAKA

Zulvina, Susi. 2011. Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: STAN

Zuraida, Ida. 2010. Penagihan dan Sengketa. Jakarta: STAN


Deskripsi

GUGATAN DAN SANGGAHAN

Mata Kuliah Penagihan dan Sengketa Pajak















Anggota:
1. Bagus Joko Prasetyo (10)
2. Rimananda Andriani (27)
3. Octavian Sahat Marulitua Napitupulu (24)
4. Sandi Firmansyah (31)
5. Tahta Garda Islami (33)
6. Widhyastuti (37)


Kelas : 1F D-3 Pajak

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 2014
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan dan melaporkan hasil
pembelajaran kami dalam diskusi kelompok mengenai "Gugatan dan Sanggahan".
Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian makalah ini tidak
lepas dari berbagai pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaiannya.
Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada:
1. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Richard Eddy
Tampubolon, S.E., Ak., M.M., MBA, selaku Dosen Mata Kuliah Penagihan
dan Sengketa Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang memberikan
kesempatan kepada kami untuk membuat makalah pembelajaran ini.
2. Teman-teman kami, kelas 1F D3 Pajak STAN yang membantu kami dalam
penyelesaian makalah ini.
3. Semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini.


Tujuan pembuatan makalah ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui
bagaimana sebenarnya ketentuan-ketentuan umum dan prosedur dalam
pelaksanaan Gugatan dan Sanggahan perpajakan. Selain itu, laporan ini juga
ditujukan sebagai indikator pelaksanaan tugas Mata Kuliah Penagihan dan
Sengketa Pajak.


Kiranya dengan adanya makalah pembelajaran ini dapat menjadi gambaran
peningkatan mutu pendidikan, terutama mengenai pembelajaran Administrasi
Perpajakan. Atas perhatian pembaca, kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang Selatan, Juni 2015






Tim Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR ....…………………...……………………………….... 2
DAFTAR ISI ...………………………..………………………………………. 3

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ...............……………………………………………….. 4
B. Tujuan Penulis ..................………………….………………………….. 4
C. Rumusan Masalah ……………………………………………………......... 4

BAB II ISI
1. Dasar Hukum Gugatan dan Sanggahan ………………………....................
6
2. Pengertian Gugatan dan Sanggahan
.......................................................... 6
3. Gugatan WP/PP atas Pelaksanaan Penagihan Pajak (Pasal 23 KUP dan


37 UU PPSP) …………………………………………………………….. 7
4. Syarat-Syarat Gugatan dan Sanggahan
..................................................... 9
5. Besarnya Ganti Rugi dalam Proses Gugatan
............................................. 10
6. Jangka Waktu untuk Mengajukan Gugatan atas Pelaksanaan Penagihan
…. 10
7. Gugatan Penanggung Pajak yang Diajukan ke selain Pengadilan Pajak
….. 10


BAB III KESIMPULAN
A. Kesimpulan
..........................................................................
.................. 11
B. Saran ...…………………………….........……………………………….. 12


DAFTAR PUSTAKA ...……………....………………………………………. 13








BAB I
PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG
Kita tahu bahwa segala tindakan yang diambil oleh aparat pajak di
segala lini Direktorat Jenderal Pajak dinaungi oleh suatu ketentuan
peraturan perundang-undangan yang jelas. Oleh karena itu segala jenis
kesalahan baik dalam hal administrasi hingga pada pelaksanaan tindakan
penagihan oleh aparat pajak tidak boleh keliru atau salah. Sekecil
apapun kesalahan yang dilakukan oleh aparat pajak dalam setiap prosedur
pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dijadikan sebagai
alat bagi Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam melakukan upaya hukum lebih
lanjut untuk meluruskan kesalahan tersebut. Upaya tersebut dapat berupa
Gugatan maupun Sanggahan. Gugatan ditujukan oleh Wajib Pajak/Penanggung
Pajak dalam hal aparat pajak melakukan kesalahan dalam penetapan
kebijakan dan tindakan segala jenis prosedur penagihan pajak sedangkan
Gugatan merupakan suatu upaya hukum dari pihak ketiga atas kepemilikan
barang yang disita oleh aparat pajak. Jika pada akhirnya Gugatan atau
Sanggahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dikabulkan, maka akan menjadi
suatu poin negatif bagi aparat pajak yang gagal mengimplementasikan
ketentuan peraturan perundnag-undangan dalam rangka penagihan pajak
dengan Surat Paksa dengan baik.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kemudian menjadi latar
belakang ketertarikan penulis untuk menyusun makalah "Gugatan dan
Sanggahan".


B. TUJUAN PENULISAN
Tujuan penulisan makalah ini adalah memperdalam tentang:
1. Gugatan Penagihan Pajak
2. Sanggahan Penagihan Pajak


C. RUMUSAN MASALAH
Dalam makalah ini, kami akan membahas tentang:
1) Dasar Hukum Gugatan dan Sanggahan
2) Pengertian Gugatan dan Sanggahan
3) Gugatan WP/PP atas Pelaksanaan Penagihan Pajak (Pasal 23 KUP dan 37 UU
PPSP)
4) Syarat-Syarat Gugatan dan Sanggahan
5) Besarnya Ganti Rugi dalam Proses Gugatan
6) Jangka Waktu untuk Mengajukan Gugatan atas Pelaksanaan Penagihan
7) Gugatan Penanggung Pajak yang Diajukan ke selain Pengadilan Pajak

























BAB ii
ISI
1. Dasar Hukum Gugatan Dan Sanggahan
Dasar hukum gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan banding
ke badan peradilan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sementara
sanggahan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita hanya dapat
diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 38 ayat (1) UU Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa.


2. Pengertian Gugatan dan Sanggahan
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak mengatur bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Sengketa pajak
adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada
Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan,
termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan pengertian Gugatan atau
Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau
kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan.


Sesuai Pasal 37 ayat (1) UU PPSP gugatan Penanggung Pajak terhadap
pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b UU KUP menambahkan objek
gugatan tersebut dengan keputusan pencegahan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Dengan demikian
pengajuan gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak hanya dapat diajukan
kepada Pengadilan Pajak. Pasal 37 ayat (1) UU PPSP menegaskan bahwa
Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya
dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU
KUP, gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak adalah:
a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
Pengumuman Lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang
dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang
telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.


Dalam Pasal 34 ayat (3) UU PPSP diatur bahwa Penanggung Pajak yang
disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan
hanya kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian terkait dengan tindakan
penyanderaan Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan hanya ke
Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Pajak. Ketentuan tersebut
menegaskan bahwa Penanggung Pajak dapat saja menggugat pelaksanaan
penyanderaan yang dilakukan kepada dirinya apabila ternyata dalam
pelaksanaannya terdapat kesalahan prosedur.


3. Gugatan WP/PP atas Pelaksanaan Penagihan Pajak (Pasal 23 KUP dan 37 UU
PPSP)
UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
"(1"Dihapus. "
") " "
"(2"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: "
") " "
" "pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau "
" "Pengumuman Lelang; "
" "keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; "
" "keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, "
" "selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau "
" "penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang "
" "dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang "
" "telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan "
" "hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak "
" " "
"(3"Dihapus. "
") " "


UU Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa


BAB VI 
GUGATAN
Pasal 37
"(1"Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau "
") "lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. "
"(2"Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan "
") "dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, sita, atau "
" "pengumuman lelang dilaksanakan. "
"(3"Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 34 ayat (3) "
") "tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak. "

UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan
ayat (1c), dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 37
1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat
diajukan kepada badan peradilan pajak.
(1a) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama
baik dan ganti rugi kepada Pejabat.
(1b) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling
banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.


(2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa,
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang
dilaksanakan.
(3) dihapus."


4. Syarat-Syarat Gugatan dan Sanggahan
Gugatan
Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur mengenai persyaratan
pengajuan gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagai berikut:
1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
Pengadilan Pajak.
2. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan
penagihanmPajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan
penagihan.
3. Jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak mengikat apabila jangka waktu
dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan
penggugat.
4. Perpanjangan jangka waktu tersebut adalah 14 (empat belas) hari
terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
5. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) Surat
Gugatan.


Gugatan terkait pelaksanaan penagihan dapat diajukan oleh Penggugat,
ahli warisnya, seorang pengurus, atau seorang kuasa hukumnya disertai
dengan alasan-alasanyang jelas, mencantumkan tanggal pelaksanaan
penagihan. Terhadap gugatan yang diajukan ke badan peradilan pajak
dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
Gugatan yang dicabut tersebut dihapus dari daftar sengketa dengan:
1. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan
sebelum sidang
2. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat
pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan
Tergugat.


Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat
diajukan kembali. Gugatan menurut Pasal 43 tidak menunda atau
menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan.
Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut penagihan
pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai
ada putusan Pengadilan Pajak. Permohonan Penggugat tersebut dapat
dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan
penagihan pajak yang digugat dilaksanakan.


Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai
kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, dalam Pasal 77 ayat (3) diatur bahwa
pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas
putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
Sanggahan
1. Sanggahan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
2. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak
dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.


5. Besarnya Ganti Rugi dalam Proses gugatan
Dalam hal gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terkait pelaksanaan
penagihan pajak dikabulkan oleh Pengadilan Pajak, Penanggung Pajak dapat
memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat. Hal ini diatur
dalam Pasal 37 ayat (2) UU PPSP. Besarnya ganti rugi tersebut ditentukan
paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun melalui Keputusan
Menteri besarnya ganti rugi tersebut dapat ditetapkan perubahan.

6. Jangka Waktu untuk Mengajukan Gugatan atas Pelaksanaan Penagihan
Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain
terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah tiga puluh hari sejak tanggal
diterima Keputusan yang digugat. Jangka waktu tersebut tidak mengikat
apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktu adalah empat belas hari
terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena
keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), maka jangka waktu dimaksud
dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Majelis atau Hakim Tunggal.
Perpanjangan jangka waktu dimaksud adalah selama empat belas hari
terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.


7. Gugatan Penaggung Pajak yang Diajukan ke selain Pengadilan Pajak
Pasal 34 ayat 3 UU PPSP telah diatur bahwa: Penanggung Pajak yang
disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan
hanya kepada Pengadilan Negeri.
Dengan demikian, terkait dengan tindakan penyanderaan, Penanggung
Pajak dapat mengajukan gugatan hanya kepada Pegadilan Negeri dan bukan
kepada Pengadilan Pajak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Penanggung
Pajak dapat saja mengajukan gugatan kepada selain Pengadilan Pajak yaitu
Pengadilan Negeri, dalam hal terdapat kesalahan prosedur dalam
pelaksanaan penyanderaan terhadap dirinya.
BaB Iii
PENUTUP


A. KESIMPULAN


Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan
penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan


Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP, Gugatan Wajib Pajak atau
Penaggung Pajak adalah:
a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
atau Pengumuman Lelang;
b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan
yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata
cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.


Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur mengenai persyaratan
pengajuan gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagai berikut:
1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
Pengadilan Pajak.
2. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan
penagihanmPajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan
penagihan.
3. Jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak mengikat apabila jangka waktu
dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan
penggugat.
4. Perpanjangan jangka waktu tersebut adalah 14 (empat belas) hari
terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
5. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) Surat
Gugatan.


Sanggahan
1. Sanggahan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
2. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita
tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.


B. Saran


Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok
bahasan dalam makalah ini. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak
yang tentunya sudah membantu dan mendukung kami dalam penyelasaian
makalah ini.


Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan
makalah ini, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau
referensi yang ada hubungannya dengan materi makalah ini. Tim Penulis
banyak berharap agar para pembaca memberikan kritik dan saran yang
membangun kepada penulis demi penyempurnaan makalah ini dan indikator
penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini
berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca pada umumnya.
Dengan rendah hati kami juga mohon maaf atas segala kekurangan yang
ada, dan apabila ada kelebihan itu hanya karena Tuhan semata. Atas
perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Tangerang Selatan, Juni 2015





Tim Penulis







DAFTAR PUSTAKA

Zulvina, Susi. 2011. Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: STAN

Zuraida, Ida. 2010. Penagihan dan Sengketa. Jakarta: STAN
Lihat lebih banyak...

Komentar

Hak Cipta © 2017 CARIDOKUMEN Inc.