Pegadaian dalam kajian Islam

September 27, 2017 | Author: Sunkan Joel | Category: N/A
Share Embed


Deskripsi Singkat

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi
baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum
memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut,
kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan
tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam.
Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan
hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga formal maupun informal.
Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di garis kemiskinan
cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga
informal seperti misalnya rentenir. Kecenderungan ini dilakukan karena
mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat
dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Namun di balik kemudahan
tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan masyarakat dengan tingginya
bunga.
Jika masyarakat mau melihat keadaan lembaga formal yang dapat
dipergunakan untuk melakukan pinjam meminjam, mungkin masyarakat akan
cenderung memilih lembaga formal tersebut untuk memenuhi kebutuhan
dananya. Lembaga formal tersebut dibagi menjadi dua yaitu lembaga bank
dan lembaga nonbank. Saat ini, masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa
meminjam ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan
dengan lembaga formal lain, padahal dalam prosesnya memerlukan waktu yang
relatif lama dengan persyaratan yang cukup rumit. Padahal, pemerintah
telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) yang
melakukan kegiatan pegadaian yaitu Perum Pegadaian yang menawarkan akses
yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang
relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
dana.
Namun ternyata tidak hanya sampai di situ fasilitas yang diberikan
oleh pemerintah. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah
penganut agama Islam, maka Perum Pegadaian meluncurkan sebuah produk
gadai yang berbasiskan prinsip-prinsip syariah, sehingga masyarakat
mendapat beberapa keuntungan, yaitu Cepat, Praktis, dan Menentramkan.
Cepat, karena hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk prosesnya, praktis,
karena persyaratannya mudah, jangka waktu fleksibel dan terdapat
kemudahan lain, serta menentramkan karena sumber dana berasal dari sumber
yang sesuai dengan prinsip syariah, begitu pun dengan proses gadai yang
diberlakukan. Produk yang dimaksud adalah produk Gadai Syariah.
(www.scribd.com / doc / 25043098 / pegadaian syariah)



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pegadaian dalam kajian Islam?
2. Bagaimana sejarah perkembangan pegadaian di Indonesia?









BAB II
PEMBAHASAN


A. Pengertian dan Dasar Hukum Pegadaian
Menurut bahasa, gadai (al-Rahn) berarti al-Tsubut dan al-Habs, yaitu
penetapan dan penahanan. Di dalam kitab Kifayah al-Akhyar (261), telah
dijelaskan bahwa rahn adalah terkurang atau terjerat. (Hendi, 2005:105)
Sedangkan menurut istilah syara', menurut Hasbi Ash-Shiddiqy (1984, 86-
87), rahn ialah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak
yang mungkin diperoleh bayaran sempurna darinya. Jadi, rahn dapat
diartikan meminjam uang dengan syarat memberikan jaminan terhadap orang
yang meminjami.
Menurut UU Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh
seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang
diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain
atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang
itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan
dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang
telah dikeluarkan, untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, dan
biaya-biaya yang mana harus didahulukan. (www.scribd.com / doc / 25043098
/ pegadaian syariah)

Sebagai pedoman dasar hukum gadai adalah firman Allah SWT dalam surat
al-Baqarah 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ


بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ

يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia
adalah orang yang berdosa hatinya".
Dan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibn
Majjah dari Anas r.a. ia berkata: "Rasulullah SAW merungguhkan baju besi
kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari
seorang Yahudi".
Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-
bedakan antara orang muslim dan bukan muslim dalam bidang Muamalah. Maka,
seorang muslim wajib membayar hutangnya sekalipun kepada orang yang bukan
muslim.


B. Ringkasan Sejarah Perkembangan Pegadaian di Indonesia
Lembaga gadai pertama kali didirikan di Sukabumi, Jawa Barat, 1 April
1901. Nama perusahaannya adalah Pegadaian, dengan Wolf von Weterode
sebagai kepala Pegadaian Negeri pertama. (Hermawan, 2008:204) Pada masa
itu, Pegadaian didirikan untuk membantu masyarakat dari jeratan para
lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Nama
Pegadaian ini, kemudian dijadikan sebagai nama dari lembaga keuangan ini.
Pada tahun 1901, Pegadaian diubah status menjadi Perusahaan Jawatan
(Perjan). Kemudian, pada tahun 1928 diubah menjadi Perusahaan Negara dan
pada tahun 1969 diubah kembali menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Dan
pada tahun 1990 statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum), ditandai
dengan lahirnya PP 10/1990 pada tanggal 10 April 1990 dan PP 103 tahun
2000. Pada waktu itu Perum Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik
Indonesia. (Ary Agung)

Pada tahun 2003 didirikan lembaga keuangan yang menurut konsep Islam,
yakni Pegadaian Syari'ah dengan nama Unit Layanan Gadai Syari'ah.
Pegadaian Syari'ah ini sebenarnya lahir berawal dari hadirnya fatwa MUI
tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga Bank bahwa, "Untuk wilayah yang
sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau,
tidak dibolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan
bunga. Fatwa ini memperkuat terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun
1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh Pegadaian adalah untuk
mencegah praktik riba, dan misi itu tidak berubah hingga diterbitkannya
Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan
kegiatan usaha Perum Pegadaian hingga sekarang.
Secara Operasional, konsep Pegadaian Syari'ah mengacu pada penggunaan
cara-cara baru, yaitu rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yakni
menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis, mampu menjalankan tugasnya
dengan tepat dan membawakan hasil yang diselaraskan dengan nilai-nilai
Islam dan berada dalam binaan Divisi Usaha lain Perum Pegadaian.
Sampai saat ini, pada tahun 2010, Pegadaian Syari'ah melakukan
perluasan sehingga mempunyai 120 cabang yang tersebar di seluruh
Indonesia, yaitu di Medan, Padang, Jakarta, bandung, Semarang,
Yogaykarta, Surakarta, Surabaya, Manado dan Balikpapan.
Selain Pegadaian Syari'ah, pemain dalam usaha ini adalah Perbankan
Syari'ah yang memberikan gadai syari'ah, atau yang disebut rahn sebagai
alternatif layanan mereka. Sampai saat ini, beberapa pemain Perbankan
Syari'ah yang menawarkan Gadai Syari'ah adalah Bank Syari'ah Mandiri,
Bank Muamalat Indonesia, Bank Danamon, dan lain-lain.


C. Rukun dan Syarat Gadai
Gadai atau pinjaman dengan jaminan memiliki beberapa rukun, antara
lain:
1. Akad ijab dan Kabul, seperti seseorang berkata, "aku gadaikan motorku
ini dengan harga dua juta" dan yang satu lagi menjawab, "aku terima
gadai motormu seharga dua juta" atau bias pula dilakukan selain dengan
kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
2. Aqid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai
(murtahin). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf,
yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang yang dijadikan jaminan (borg). Adapun syarat bagi benda yang
dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji
utang harus dibayar. Di dalam kitab Kifayah al-Akhyar (263) juga
diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "setiap barang yang
boleh diperjual belikan boleh dijadikan gadai (borg).
Sedangkan menurut Ahmad ibn Hijazi, bahwa yang dapat dijadikan jaminan
dalam masalah gadai itu ada tiga macam, yaitu:
a. Kesaksian
b. Barang gadai
c. Barang tanggungan
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.


D. Pengambilan Manfaat Barang Gadai
Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama'
berbeda pendapat, diantaranya Jumhur Fuqaha' dan Ahmad.
Jumhur Fuqaha' berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu
manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya,
karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga
bila dimanfaatkan termasuk riba'. Rasulullah SAW dalam sabdanya: "Setiap
utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba'".
Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits dan al-Hasan, jika barang gadaian
berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat
diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari benda
gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya
selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasullullah SAW
bersabda: "Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya
apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena
pembiayaannya bila digadaikan. Bagi orang yang memegang dan meminum
susunya wajib memberikan biaya". (al-Kahlani, 51)
Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada
biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang-
barang gadai seperti di atas mempunyai kewajiban tambahan. Yakni,
pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadai
itu adalah hewan dan harus merawat bila pemegang barang gadaian berupa
kendaraan. Jadi, yang diperbolehkan di sini adalah adanya upaya
pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.


E. Resiko Kerusakan Barang Gadaian (Marhun)
Menurut Imam Syafi'i, bila marhun hilang di bawah penguasa murtahin
tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena
kelalaian murtahin atau karena disia-siakan. Umpamanya murtahin bermain-
main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu. Atau gudang tidak
dikunci kemudian barang-barang itu dicuri orang. Maka, wajib
menggantinya, karena itu merupakan tanggung jawab murtahin.
Sesuai dengan kaidah hukum Islam, bahwa "Seorang penyebab tidak
langsung dari suatu kerusakan, tidak dituntut ganti rugi. Kecuali apabila
ia menyengaja perbuatan tersebut". (Ahmad, 1996:455)
Sedangkan menurut Imam Hanafi, murtahin yang memegang marhun
menanggung resiko kerusakan marhun atau kehilangan marhun, bila marhun
itu rusak atau hilang. Baik karena kelalaian atau disia-siakan maupun
tidak. Demikian pula pendapat Imam Ahmad Azhar Basyir.

F. Penyelesaian Gadai
Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak
boleh diadakan syarat-syarat. Meskipun hal itu dilakukan, maka syarat
tersebut tidak berlaku dalam Islam. Misalnya, ketika akad gadai,
diucapkan "apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang
telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran
utang". Sebab, ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah
ditentukan untuk membayar utang, nilai harga marhun akan lebih lebih
kecil atau lebih besar dari pada utang rahin yang harus dibayar. Sehingga
mempunyai dua akibat yang salah satunya dapat merugikan pihak rahin atau
pihak murtahin. Yakni, apabila nilai harga marhun lebih besar, maka dapat
merugikan pihak rahin dan apabila nilai harga marhun lebih kecil, maka
dapat merugikan pihak murtahin.
Dalam HR. Ahmad dijelaskan, bahwa "Barang siapa yang melakukan sesuatu
untuk mempengaruhi harga-harga barang kaum Muslimin dengan tujuan
menaikkan harga tersebut, maka sudah menjadi hak Allah untuk
menempatkannya di 'Uzm (tempat besar) dalam neraka pada hari kiamat".
(Imam Hambal, 1993, jilid 5:28)
Apabila syarat-syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, maka
akad itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.
Dalam hal ini Pemerintah RI (1999:5), dalam UUPK No. 8 tahun 1999 Bab
I, pasal 1, nomer 2, menjelaskan "Setiap orang pemakai barang atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk
diperdagangkan."
Menurut Hendi (2005:108), apabila pada waktu pembayaran yang telah
ditentukan, rahin belum membayar utangnya. Maka, hak murtahin adalah
menjual marhun. Sedangkan pembelinya boleh murtahin sendiri atau orang
lain. Tetapi, dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari
penjualan marhun tersebut. Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya.
Akibatnya, apabila harga penjualan marhun lebih besar dari pada jumlah
hutangnya, maka sisanya dikembalikan kepada rahin. Dan apabila harga
penjualan marhun lebih kecil, maka rahin masih menanggung pembayaran
kekurangannya.


G. Riba dan Gadai
Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang. Akan
tetapi, dalam gadai terdapat jaminan. Riba akan terjadi dalam gadai
apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa rahin harus memberikan tambahan
pembayaran kepada murtahin dalam utangnya. Atau ketika gadai ditentukan
syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
Bila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah
ditentukan, kemudian murtahin menjual marhun dengan tidak memberikan
kelebihan harga marhun kepada rahin, maka di sini juga telah berlaku
riba.

BAB III
PENUTUP

1. Kesimpulan
Pegadaian dalam kajian Islam yaitu pegadaian yang sesuai dengan
konteks kajian Al-Qur'an dan al-Hadist. Di Negara Indonesia hanya terdiri
beberapa pegadaian saja yang sesuai dengan konteks tersebut. Contohnya:
Pegadaian Syari'ah dan beberapa lembaga Perbankan Syari'ah yang
menawarkan Gadai Syari'ah, seperti: Bank Syari'ah Mandiri, Bank Muamalat
Indonesia, Bank Danamon, dan lain-lain.
Lembaga gadai pertama kali didirikan di Sukabumi, Jawa Barat, 1 April
1901. Nama perusahaannya adalah Pegadaian, dengan Wolf von Weterode
sebagai kepala Pegadaian Negeri pertama. Pada tahun 1901, Pegadaian
diubah status menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian, pada tahun
1928 diubah menjadi Perusahaan Negara dan pada tahun 1969 diubah kembali
menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Dan pada tahun 1990 statusnya
menjadi Perusahaan Umum (Perum).
Akhirnya pada tahun 2003, berdiri Pegadaian yang berlandaskan ajaran
Islam yakni Pegadaian Syari'ah sebagai akibat munculnya fatwa MUI yang
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 yang menerangkan
bahwa misi yang diemban oleh Pegadaian adalah untuk mencegah praktik
riba, dan misi itu tidak berubah hingga diterbitkannya Peraturan
Pemerintah No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan
usaha Perum Pegadaian hingga sekarang.


2. Saran
Tak ada gading yang tak retak. Kritik dan saran yang bersifat
konstruktif kami harapkan dari pembaca sebagai bahan pertimbangan untuk
pembuatan makalah selanjutnya yang lebih baik.















DAFTAR PUSTAKA

Al-Kahlani. Sub al-Salam. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut.
Al-Zarqa, Ahmad. 1996. Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Dar al-Qalam:
Damaskus.
Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1984. Pengantar Fiqh Muamalah. Bulan Bintang:
Jakarta.
Hambal, al-Imam. 1993. Musnad Ahmad. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut.
Kartajaya, Hermawan. 2008. Syariah Marketing. Mizan Pustaka: Bandung.
Nugraha, Ary Agung. Artikel "Pegadaian Syari'ah". Manajer Pegadaian
Syari'ah cabang Batam. Padang.
Pemerintah RI. 1999. UU. PK, Monopoli, dan UU. Hak Cipta, Paten dan Merk.
Tamita Utama: Jakarta
Suhendi, Hendi. 2005. Fiqh Muamalah. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
www.scribd.com / doc / 25043098 / pegadaian syariah.


Deskripsi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi
baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum
memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut,
kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan
tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam.
Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan
hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga formal maupun informal.
Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di garis kemiskinan
cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga
informal seperti misalnya rentenir. Kecenderungan ini dilakukan karena
mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat
dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Namun di balik kemudahan
tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan masyarakat dengan tingginya
bunga.
Jika masyarakat mau melihat keadaan lembaga formal yang dapat
dipergunakan untuk melakukan pinjam meminjam, mungkin masyarakat akan
cenderung memilih lembaga formal tersebut untuk memenuhi kebutuhan
dananya. Lembaga formal tersebut dibagi menjadi dua yaitu lembaga bank
dan lembaga nonbank. Saat ini, masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa
meminjam ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan
dengan lembaga formal lain, padahal dalam prosesnya memerlukan waktu yang
relatif lama dengan persyaratan yang cukup rumit. Padahal, pemerintah
telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) yang
melakukan kegiatan pegadaian yaitu Perum Pegadaian yang menawarkan akses
yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang
relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
dana.
Namun ternyata tidak hanya sampai di situ fasilitas yang diberikan
oleh pemerintah. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah
penganut agama Islam, maka Perum Pegadaian meluncurkan sebuah produk
gadai yang berbasiskan prinsip-prinsip syariah, sehingga masyarakat
mendapat beberapa keuntungan, yaitu Cepat, Praktis, dan Menentramkan.
Cepat, karena hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk prosesnya, praktis,
karena persyaratannya mudah, jangka waktu fleksibel dan terdapat
kemudahan lain, serta menentramkan karena sumber dana berasal dari sumber
yang sesuai dengan prinsip syariah, begitu pun dengan proses gadai yang
diberlakukan. Produk yang dimaksud adalah produk Gadai Syariah.
(www.scribd.com / doc / 25043098 / pegadaian syariah)



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pegadaian dalam kajian Islam?
2. Bagaimana sejarah perkembangan pegadaian di Indonesia?









BAB II
PEMBAHASAN


A. Pengertian dan Dasar Hukum Pegadaian
Menurut bahasa, gadai (al-Rahn) berarti al-Tsubut dan al-Habs, yaitu
penetapan dan penahanan. Di dalam kitab Kifayah al-Akhyar (261), telah
dijelaskan bahwa rahn adalah terkurang atau terjerat. (Hendi, 2005:105)
Sedangkan menurut istilah syara', menurut Hasbi Ash-Shiddiqy (1984, 86-
87), rahn ialah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak
yang mungkin diperoleh bayaran sempurna darinya. Jadi, rahn dapat
diartikan meminjam uang dengan syarat memberikan jaminan terhadap orang
yang meminjami.
Menurut UU Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh
seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang
diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain
atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang
itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan
dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang
telah dikeluarkan, untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, dan
biaya-biaya yang mana harus didahulukan. (www.scribd.com / doc / 25043098
/ pegadaian syariah)

Sebagai pedoman dasar hukum gadai adalah firman Allah SWT dalam surat
al-Baqarah 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ


بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ

يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia
adalah orang yang berdosa hatinya".
Dan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibn
Majjah dari Anas r.a. ia berkata: "Rasulullah SAW merungguhkan baju besi
kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari
seorang Yahudi".
Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-
bedakan antara orang muslim dan bukan muslim dalam bidang Muamalah. Maka,
seorang muslim wajib membayar hutangnya sekalipun kepada orang yang bukan
muslim.


B. Ringkasan Sejarah Perkembangan Pegadaian di Indonesia
Lembaga gadai pertama kali didirikan di Sukabumi, Jawa Barat, 1 April
1901. Nama perusahaannya adalah Pegadaian, dengan Wolf von Weterode
sebagai kepala Pegadaian Negeri pertama. (Hermawan, 2008:204) Pada masa
itu, Pegadaian didirikan untuk membantu masyarakat dari jeratan para
lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Nama
Pegadaian ini, kemudian dijadikan sebagai nama dari lembaga keuangan ini.
Pada tahun 1901, Pegadaian diubah status menjadi Perusahaan Jawatan
(Perjan). Kemudian, pada tahun 1928 diubah menjadi Perusahaan Negara dan
pada tahun 1969 diubah kembali menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Dan
pada tahun 1990 statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum), ditandai
dengan lahirnya PP 10/1990 pada tanggal 10 April 1990 dan PP 103 tahun
2000. Pada waktu itu Perum Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik
Indonesia. (Ary Agung)

Pada tahun 2003 didirikan lembaga keuangan yang menurut konsep Islam,
yakni Pegadaian Syari'ah dengan nama Unit Layanan Gadai Syari'ah.
Pegadaian Syari'ah ini sebenarnya lahir berawal dari hadirnya fatwa MUI
tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga Bank bahwa, "Untuk wilayah yang
sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau,
tidak dibolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan
bunga. Fatwa ini memperkuat terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun
1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh Pegadaian adalah untuk
mencegah praktik riba, dan misi itu tidak berubah hingga diterbitkannya
Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan
kegiatan usaha Perum Pegadaian hingga sekarang.
Secara Operasional, konsep Pegadaian Syari'ah mengacu pada penggunaan
cara-cara baru, yaitu rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yakni
menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis, mampu menjalankan tugasnya
dengan tepat dan membawakan hasil yang diselaraskan dengan nilai-nilai
Islam dan berada dalam binaan Divisi Usaha lain Perum Pegadaian.
Sampai saat ini, pada tahun 2010, Pegadaian Syari'ah melakukan
perluasan sehingga mempunyai 120 cabang yang tersebar di seluruh
Indonesia, yaitu di Medan, Padang, Jakarta, bandung, Semarang,
Yogaykarta, Surakarta, Surabaya, Manado dan Balikpapan.
Selain Pegadaian Syari'ah, pemain dalam usaha ini adalah Perbankan
Syari'ah yang memberikan gadai syari'ah, atau yang disebut rahn sebagai
alternatif layanan mereka. Sampai saat ini, beberapa pemain Perbankan
Syari'ah yang menawarkan Gadai Syari'ah adalah Bank Syari'ah Mandiri,
Bank Muamalat Indonesia, Bank Danamon, dan lain-lain.


C. Rukun dan Syarat Gadai
Gadai atau pinjaman dengan jaminan memiliki beberapa rukun, antara
lain:
1. Akad ijab dan Kabul, seperti seseorang berkata, "aku gadaikan motorku
ini dengan harga dua juta" dan yang satu lagi menjawab, "aku terima
gadai motormu seharga dua juta" atau bias pula dilakukan selain dengan
kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
2. Aqid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai
(murtahin). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf,
yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang yang dijadikan jaminan (borg). Adapun syarat bagi benda yang
dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji
utang harus dibayar. Di dalam kitab Kifayah al-Akhyar (263) juga
diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "setiap barang yang
boleh diperjual belikan boleh dijadikan gadai (borg).
Sedangkan menurut Ahmad ibn Hijazi, bahwa yang dapat dijadikan jaminan
dalam masalah gadai itu ada tiga macam, yaitu:
a. Kesaksian
b. Barang gadai
c. Barang tanggungan
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.


D. Pengambilan Manfaat Barang Gadai
Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama'
berbeda pendapat, diantaranya Jumhur Fuqaha' dan Ahmad.
Jumhur Fuqaha' berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu
manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya,
karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga
bila dimanfaatkan termasuk riba'. Rasulullah SAW dalam sabdanya: "Setiap
utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba'".
Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits dan al-Hasan, jika barang gadaian
berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat
diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari benda
gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya
selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasullullah SAW
bersabda: "Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya
apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena
pembiayaannya bila digadaikan. Bagi orang yang memegang dan meminum
susunya wajib memberikan biaya". (al-Kahlani, 51)
Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada
biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang-
barang gadai seperti di atas mempunyai kewajiban tambahan. Yakni,
pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadai
itu adalah hewan dan harus merawat bila pemegang barang gadaian berupa
kendaraan. Jadi, yang diperbolehkan di sini adalah adanya upaya
pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.


E. Resiko Kerusakan Barang Gadaian (Marhun)
Menurut Imam Syafi'i, bila marhun hilang di bawah penguasa murtahin
tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena
kelalaian murtahin atau karena disia-siakan. Umpamanya murtahin bermain-
main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu. Atau gudang tidak
dikunci kemudian barang-barang itu dicuri orang. Maka, wajib
menggantinya, karena itu merupakan tanggung jawab murtahin.
Sesuai dengan kaidah hukum Islam, bahwa "Seorang penyebab tidak
langsung dari suatu kerusakan, tidak dituntut ganti rugi. Kecuali apabila
ia menyengaja perbuatan tersebut". (Ahmad, 1996:455)
Sedangkan menurut Imam Hanafi, murtahin yang memegang marhun
menanggung resiko kerusakan marhun atau kehilangan marhun, bila marhun
itu rusak atau hilang. Baik karena kelalaian atau disia-siakan maupun
tidak. Demikian pula pendapat Imam Ahmad Azhar Basyir.

F. Penyelesaian Gadai
Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak
boleh diadakan syarat-syarat. Meskipun hal itu dilakukan, maka syarat
tersebut tidak berlaku dalam Islam. Misalnya, ketika akad gadai,
diucapkan "apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang
telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran
utang". Sebab, ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah
ditentukan untuk membayar utang, nilai harga marhun akan lebih lebih
kecil atau lebih besar dari pada utang rahin yang harus dibayar. Sehingga
mempunyai dua akibat yang salah satunya dapat merugikan pihak rahin atau
pihak murtahin. Yakni, apabila nilai harga marhun lebih besar, maka dapat
merugikan pihak rahin dan apabila nilai harga marhun lebih kecil, maka
dapat merugikan pihak murtahin.
Dalam HR. Ahmad dijelaskan, bahwa "Barang siapa yang melakukan sesuatu
untuk mempengaruhi harga-harga barang kaum Muslimin dengan tujuan
menaikkan harga tersebut, maka sudah menjadi hak Allah untuk
menempatkannya di 'Uzm (tempat besar) dalam neraka pada hari kiamat".
(Imam Hambal, 1993, jilid 5:28)
Apabila syarat-syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, maka
akad itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.
Dalam hal ini Pemerintah RI (1999:5), dalam UUPK No. 8 tahun 1999 Bab
I, pasal 1, nomer 2, menjelaskan "Setiap orang pemakai barang atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk
diperdagangkan."
Menurut Hendi (2005:108), apabila pada waktu pembayaran yang telah
ditentukan, rahin belum membayar utangnya. Maka, hak murtahin adalah
menjual marhun. Sedangkan pembelinya boleh murtahin sendiri atau orang
lain. Tetapi, dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari
penjualan marhun tersebut. Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya.
Akibatnya, apabila harga penjualan marhun lebih besar dari pada jumlah
hutangnya, maka sisanya dikembalikan kepada rahin. Dan apabila harga
penjualan marhun lebih kecil, maka rahin masih menanggung pembayaran
kekurangannya.


G. Riba dan Gadai
Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang. Akan
tetapi, dalam gadai terdapat jaminan. Riba akan terjadi dalam gadai
apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa rahin harus memberikan tambahan
pembayaran kepada murtahin dalam utangnya. Atau ketika gadai ditentukan
syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
Bila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah
ditentukan, kemudian murtahin menjual marhun dengan tidak memberikan
kelebihan harga marhun kepada rahin, maka di sini juga telah berlaku
riba.

BAB III
PENUTUP

1. Kesimpulan
Pegadaian dalam kajian Islam yaitu pegadaian yang sesuai dengan
konteks kajian Al-Qur'an dan al-Hadist. Di Negara Indonesia hanya terdiri
beberapa pegadaian saja yang sesuai dengan konteks tersebut. Contohnya:
Pegadaian Syari'ah dan beberapa lembaga Perbankan Syari'ah yang
menawarkan Gadai Syari'ah, seperti: Bank Syari'ah Mandiri, Bank Muamalat
Indonesia, Bank Danamon, dan lain-lain.
Lembaga gadai pertama kali didirikan di Sukabumi, Jawa Barat, 1 April
1901. Nama perusahaannya adalah Pegadaian, dengan Wolf von Weterode
sebagai kepala Pegadaian Negeri pertama. Pada tahun 1901, Pegadaian
diubah status menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian, pada tahun
1928 diubah menjadi Perusahaan Negara dan pada tahun 1969 diubah kembali
menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Dan pada tahun 1990 statusnya
menjadi Perusahaan Umum (Perum).
Akhirnya pada tahun 2003, berdiri Pegadaian yang berlandaskan ajaran
Islam yakni Pegadaian Syari'ah sebagai akibat munculnya fatwa MUI yang
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 yang menerangkan
bahwa misi yang diemban oleh Pegadaian adalah untuk mencegah praktik
riba, dan misi itu tidak berubah hingga diterbitkannya Peraturan
Pemerintah No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan
usaha Perum Pegadaian hingga sekarang.


2. Saran
Tak ada gading yang tak retak. Kritik dan saran yang bersifat
konstruktif kami harapkan dari pembaca sebagai bahan pertimbangan untuk
pembuatan makalah selanjutnya yang lebih baik.















DAFTAR PUSTAKA

Al-Kahlani. Sub al-Salam. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut.
Al-Zarqa, Ahmad. 1996. Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Dar al-Qalam:
Damaskus.
Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1984. Pengantar Fiqh Muamalah. Bulan Bintang:
Jakarta.
Hambal, al-Imam. 1993. Musnad Ahmad. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut.
Kartajaya, Hermawan. 2008. Syariah Marketing. Mizan Pustaka: Bandung.
Nugraha, Ary Agung. Artikel "Pegadaian Syari'ah". Manajer Pegadaian
Syari'ah cabang Batam. Padang.
Pemerintah RI. 1999. UU. PK, Monopoli, dan UU. Hak Cipta, Paten dan Merk.
Tamita Utama: Jakarta
Suhendi, Hendi. 2005. Fiqh Muamalah. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
www.scribd.com / doc / 25043098 / pegadaian syariah.
Lihat lebih banyak...

Komentar

Hak Cipta © 2017 CARIDOKUMEN Inc.