PENGERTIAN
December 17, 2017 | Author: A. Caloco | Category: N/A
Deskripsi Singkat
PENGERTIAN & RUANG LINGKUP HUKUM PERBURUHAN
Pengertian Hukum Perburuhan
Awal dari hukum privat dimulai dari abad ke 19 dengan adanya berbagai perubahan. Dengan melalui beberapa tahap dimulai dari tahun 1945 hingga tahap kedua tahun 1998 dan dirubah menjadi hukum perburuhan.
Pengertian dari hukum perburuhan yaitu suatu himpunan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah yang telah disesuaikan.
Unsur-unsur dari hukum perburuhan adalah tentang serangkaian peraturan, peraturan mengenai suatu kejadian, adanya orang yang bekerja pada orang lain, adanya balas jasa yang berupa upah.
Tujuan dari hukum perburuhan adalah menerapkan suatu keadilan sosial khususnya dalam perburuhan dan dengan tujuan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak atasan.
Ruang Lingkup Hukum Perburuhan
Dalam penerapan hukum perburuhan dibatasi hanya buruh, pengusaha, dan pengusaha dalam pemerintah. Tetapi dalam hal ini sangat dilindungi, agar tidak adanya suatu pelecehan dan tidak mengganggu kewajiban mereka. Atau kita kenal yaitu perbudakan yang berlebihan.
Menurut teori ada 4 lingkup laku hukum, yaitu :
1. Lingkup Laku Pribadi membahas tentang penerapan hukum perburuhan yang dibatasi.
2. Lingkup Laku Menurut Waktu membahas tentang waktu atau peristiwa yang yang ada pada waktu tertentu.
3. Lingkup Laku Menurut Wilayah membahas tentang wilayah yang dibatasi dalam kaedah penerapan hukum perburuhan tersebut.
4. Lingkup Waktu Menurut Hal Ikhwal membahas tentang hal yang berkaitan dengan hukum perburuhan itu sendiri.
Hukum adalah suatu norma atau aturan yang memiliki fungsi untuk mengatur hidup masyarakat lebih teratur. Di abad 19 mulai banyak ciptaan-ciptaan besar di bidang hukum, misalnya disusunnya hukum publik dan hukum privat. Di masa ini, bidang hukum kemudian semakin berevolusi sehingga munculnya hukum-hukum lain yang berlandasankan kedua hukum tersebut, contohnya seperti hukum perburuhan.
Hukum perburuhan adalah bagian dari suatu hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan majikan, buruh dengan buruh, dan penguasa dengan penguasa (Monelaar). Awal mula munculnya hukum perburuhan ini berasal dari hukum privat, namun lambat laun karena terpengaruhi oleh campur tangan pemerintah untuk memperbaiki kehidupan perburuhan di Indonesia, maka sifat publik pun semakin terlihat dalam hukum perburuhan tersebut.
Menurut teori JHA. Logemann ada empat macam lingkup laku hukum perburuhan. Pertama adalah Lingkup Laku Pribadi yang mempunyai kaitan erat dengan siapa atau apa yang oleh kaidah hukum dibatasi. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah buruh, pengusaha, dan pemerintah. Kedua adalah Lingkup Laku menurut Waktu, yang menunjukan waktu kapan suatu peristiwa tertentu diatur oleh kaidah hukum. Dalam hukum perburuhan ada beberapa peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Misalnya ketika sebelum hubungan kerja, pada saat hubungan kerja, atau pun setelah hubungan kerja terjadi. Ketiga adalah Lingkup Laku menurut Wilayah, yang berlaku apabila suatu hubungan kerja terjadi pada daerah-derah tertentu yang memiliki kaidah hukum tersendiri baik itu tingkat regional maupun nasional. Yang keempat adalah Lingkup Laku menurut Ikhwal. lingkup ini digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain, hal – hal yang berkaitan dengan Hubungan Kerja atau Hubungan Perburuhan, Perlindungan Jaminan Sosial dan Asuransi Tenaga Kerja, serta Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja.
PARADIGMA HUKUM PERBURUHAN
Pada dasarnya hukum perburuhan di Indonesia termasuk kedalam bagian dari hukum perdata yang ada di Indonesia. Namun pada perkembangannya hukum perburuhan mengalami banyak perubahan dan pernyempurnaan yang pada akhirnya dapat diatur di dalam UU No.1 1951 tentang hubungan kerja, serta dalam menyelesaian perselisihan perburuhan dengan perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok-pokok perburuhan yang berlaku di Indonesia.
Kalau kita membicarakan tentang paradigma Hukum Perburuhan di Indonesia, terdapat tiga topik utama permasalahannya, yaitu permasalahan Hukum Perburuhan dilihat dari Ilmu Kaedah Hukum Perburuhan, dilihat dari Ilmu Pengertian Hukum Perburuhan, dan dilihat dari Filsafat Hukum Perburuhan.
Ditinjau dari Ilmu Kaedahnya, permasalahan Hukum Perburuhan mencakup beberapa kaedah Hukum Perburuhan. Pertama dari segi Kaedah Otonom yang berarti ketentuan atau syarat-syarat hubungan kerja yang dijalin, diluar antar pihak terkait.
Yang kedua adalah Kaedah Heteronom, dimana semua peraturan-peraturan perburuhan ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi jika ketentuan hubungan kerja tersebut tidak dibuat langsung oleh pihak terkait, lebih kurang akan terjadi penyimpangan yang mayoritas akan merugikan pihak buruh.
Jika dilihat dari segi Filsafatnya hukum perburuhan tak lepas dari keserasian nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam dunia usaha, kemajuan yang dicapai perusahaan sedapat mungkin dinikmati baik oleh buruh maupun pengusaha secara proporsional. Dengan keahklakan yang dimiliki oleh para pekerja diharapkan kemajuan yang dicapai perusahaan dapat dinikmati bersama antara buruh dan pengusaha. Norma lain yang bisa kita lihat adalah bahwa pengusaha maupun buruh memiliki nilai kebebasan masing – masing dalam menggunakan hak maupun dalam melaksanakan kewajibannya.
LETAK DAN SUMBER HUKUM PERBURUHAN
Pada hakekatnya sumber hukum perburuan terdiri dari sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Dimana hukum formil adalah tempat/sumber dari suatu peraturan untukmemperoleh kekuatan hukum, sedangkan sumber hukum materil adalah keadaan masyarakat mengenai sesuatu yang seharusnya.
Sumber hukum perburuhan ada 5 yaitu :
1. Perundang-undangan
Dimana terdapat undang-undang No 22th 1957 tentang "penyelesaiaan Perselisihan Perburuhan" dan No 12th 1964 tentang "Pemutusan Hubungan kerja di Perusahaan Swasta".
2. Kebiasaan
Dimana hukum kebiasaan yakni hukum tidak tertulis, hal ini disebabkan oleh perkembangan masalah-masalah perburuhan jauh lebih cepat daripada undang-undang yang ada.
3. Keputusan
Dimana dilakukan penafsiran hukum (intepratation) atau menemukan hukum (rechtsvinding).
4. Traktat
Bisa disebut juga TREATY perjanjian internasional sebagai sumber hukum (dalam arti formil) karena peraturan hukumnya yang mengikat secara umum sesuai dengan azas "Pacta Sunt Servada" terikat perjanjian yang dibuatnya.
5. Perjanjian
Merupakan sumber hukum perburuhan baik perjanjian kerja dan perjanjian didalamnya.
PENGERAHAN dan PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
Mekanisme yang tepat untuk mengembangkan pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja di berbagai sektor serta di berbagai daerah, untuk itu pemanfaatan pasar kerja di luar negeri juga akan dikembangkan .Pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja terus berkelanjutan di setiap pemerintahan-pemerintahan yang akan datang. Untuk itu sistem informasi ketenagakerjaan yang mencakup penyediaan lapangan kerja dan permintaan tenaga kerja akan terus banayak permintahan dari pencari kerja dan perusahaan. Ada beberapa aspek dalam pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja diantaranya adalah:
1. Informasi Ketenagakerjaan
Diantaranya kegiatan pelatihan dan kursus dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan pejabat-pejabat yang terkait langsung dalam perencanaan tenaga kerja dan sumber daya manusia di daerah serta mengumpulkan data tentang angkatan kerja, kesempatan kerja dan kebutuhan tenaga kerja disemua sektor, yang mencakup jumlah dan jenis keahlian sesuai dengan pola yang ditetapkan secara nasional.
2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Terdidik
3. Penyaluran Tenaga Kerja
Kegiatan penyaluran dan penyebaran tenaga kerja muda terlatih melalui mekanisme (AKAD) akan meningkatkan mutu dari tenaga kerja itu sendiri, yang ditandai dengan diadakannya pelatikan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja.
4. Pengembangan Usaha Mandiri dan Sektor Informal
Pengembangan usaha mandiri dan sektor informal itu ditujukan untuk memperbaiki penghasilan kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan yang masih rendah, seperti buruh tani, petani penggarap yang tidak mempunyai lahan, petani berlahan sempit, peternak kecil, nelayan, pengrajin, wanita dan sebagainya.
Deskripsi
PENGERTIAN & RUANG LINGKUP HUKUM PERBURUHAN
Pengertian Hukum Perburuhan
Awal dari hukum privat dimulai dari abad ke 19 dengan adanya berbagai perubahan. Dengan melalui beberapa tahap dimulai dari tahun 1945 hingga tahap kedua tahun 1998 dan dirubah menjadi hukum perburuhan.
Pengertian dari hukum perburuhan yaitu suatu himpunan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah yang telah disesuaikan.
Unsur-unsur dari hukum perburuhan adalah tentang serangkaian peraturan, peraturan mengenai suatu kejadian, adanya orang yang bekerja pada orang lain, adanya balas jasa yang berupa upah.
Tujuan dari hukum perburuhan adalah menerapkan suatu keadilan sosial khususnya dalam perburuhan dan dengan tujuan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak atasan.
Ruang Lingkup Hukum Perburuhan
Dalam penerapan hukum perburuhan dibatasi hanya buruh, pengusaha, dan pengusaha dalam pemerintah. Tetapi dalam hal ini sangat dilindungi, agar tidak adanya suatu pelecehan dan tidak mengganggu kewajiban mereka. Atau kita kenal yaitu perbudakan yang berlebihan.
Menurut teori ada 4 lingkup laku hukum, yaitu :
1. Lingkup Laku Pribadi membahas tentang penerapan hukum perburuhan yang dibatasi.
2. Lingkup Laku Menurut Waktu membahas tentang waktu atau peristiwa yang yang ada pada waktu tertentu.
3. Lingkup Laku Menurut Wilayah membahas tentang wilayah yang dibatasi dalam kaedah penerapan hukum perburuhan tersebut.
4. Lingkup Waktu Menurut Hal Ikhwal membahas tentang hal yang berkaitan dengan hukum perburuhan itu sendiri.
Hukum adalah suatu norma atau aturan yang memiliki fungsi untuk mengatur hidup masyarakat lebih teratur. Di abad 19 mulai banyak ciptaan-ciptaan besar di bidang hukum, misalnya disusunnya hukum publik dan hukum privat. Di masa ini, bidang hukum kemudian semakin berevolusi sehingga munculnya hukum-hukum lain yang berlandasankan kedua hukum tersebut, contohnya seperti hukum perburuhan.
Hukum perburuhan adalah bagian dari suatu hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan majikan, buruh dengan buruh, dan penguasa dengan penguasa (Monelaar). Awal mula munculnya hukum perburuhan ini berasal dari hukum privat, namun lambat laun karena terpengaruhi oleh campur tangan pemerintah untuk memperbaiki kehidupan perburuhan di Indonesia, maka sifat publik pun semakin terlihat dalam hukum perburuhan tersebut.
Menurut teori JHA. Logemann ada empat macam lingkup laku hukum perburuhan. Pertama adalah Lingkup Laku Pribadi yang mempunyai kaitan erat dengan siapa atau apa yang oleh kaidah hukum dibatasi. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah buruh, pengusaha, dan pemerintah. Kedua adalah Lingkup Laku menurut Waktu, yang menunjukan waktu kapan suatu peristiwa tertentu diatur oleh kaidah hukum. Dalam hukum perburuhan ada beberapa peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Misalnya ketika sebelum hubungan kerja, pada saat hubungan kerja, atau pun setelah hubungan kerja terjadi. Ketiga adalah Lingkup Laku menurut Wilayah, yang berlaku apabila suatu hubungan kerja terjadi pada daerah-derah tertentu yang memiliki kaidah hukum tersendiri baik itu tingkat regional maupun nasional. Yang keempat adalah Lingkup Laku menurut Ikhwal. lingkup ini digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain, hal – hal yang berkaitan dengan Hubungan Kerja atau Hubungan Perburuhan, Perlindungan Jaminan Sosial dan Asuransi Tenaga Kerja, serta Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja.
PARADIGMA HUKUM PERBURUHAN
Pada dasarnya hukum perburuhan di Indonesia termasuk kedalam bagian dari hukum perdata yang ada di Indonesia. Namun pada perkembangannya hukum perburuhan mengalami banyak perubahan dan pernyempurnaan yang pada akhirnya dapat diatur di dalam UU No.1 1951 tentang hubungan kerja, serta dalam menyelesaian perselisihan perburuhan dengan perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok-pokok perburuhan yang berlaku di Indonesia.
Kalau kita membicarakan tentang paradigma Hukum Perburuhan di Indonesia, terdapat tiga topik utama permasalahannya, yaitu permasalahan Hukum Perburuhan dilihat dari Ilmu Kaedah Hukum Perburuhan, dilihat dari Ilmu Pengertian Hukum Perburuhan, dan dilihat dari Filsafat Hukum Perburuhan.
Ditinjau dari Ilmu Kaedahnya, permasalahan Hukum Perburuhan mencakup beberapa kaedah Hukum Perburuhan. Pertama dari segi Kaedah Otonom yang berarti ketentuan atau syarat-syarat hubungan kerja yang dijalin, diluar antar pihak terkait.
Yang kedua adalah Kaedah Heteronom, dimana semua peraturan-peraturan perburuhan ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi jika ketentuan hubungan kerja tersebut tidak dibuat langsung oleh pihak terkait, lebih kurang akan terjadi penyimpangan yang mayoritas akan merugikan pihak buruh.
Jika dilihat dari segi Filsafatnya hukum perburuhan tak lepas dari keserasian nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam dunia usaha, kemajuan yang dicapai perusahaan sedapat mungkin dinikmati baik oleh buruh maupun pengusaha secara proporsional. Dengan keahklakan yang dimiliki oleh para pekerja diharapkan kemajuan yang dicapai perusahaan dapat dinikmati bersama antara buruh dan pengusaha. Norma lain yang bisa kita lihat adalah bahwa pengusaha maupun buruh memiliki nilai kebebasan masing – masing dalam menggunakan hak maupun dalam melaksanakan kewajibannya.
LETAK DAN SUMBER HUKUM PERBURUHAN
Pada hakekatnya sumber hukum perburuan terdiri dari sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Dimana hukum formil adalah tempat/sumber dari suatu peraturan untukmemperoleh kekuatan hukum, sedangkan sumber hukum materil adalah keadaan masyarakat mengenai sesuatu yang seharusnya.
Sumber hukum perburuhan ada 5 yaitu :
1. Perundang-undangan
Dimana terdapat undang-undang No 22th 1957 tentang "penyelesaiaan Perselisihan Perburuhan" dan No 12th 1964 tentang "Pemutusan Hubungan kerja di Perusahaan Swasta".
2. Kebiasaan
Dimana hukum kebiasaan yakni hukum tidak tertulis, hal ini disebabkan oleh perkembangan masalah-masalah perburuhan jauh lebih cepat daripada undang-undang yang ada.
3. Keputusan
Dimana dilakukan penafsiran hukum (intepratation) atau menemukan hukum (rechtsvinding).
4. Traktat
Bisa disebut juga TREATY perjanjian internasional sebagai sumber hukum (dalam arti formil) karena peraturan hukumnya yang mengikat secara umum sesuai dengan azas "Pacta Sunt Servada" terikat perjanjian yang dibuatnya.
5. Perjanjian
Merupakan sumber hukum perburuhan baik perjanjian kerja dan perjanjian didalamnya.
PENGERAHAN dan PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
Mekanisme yang tepat untuk mengembangkan pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja di berbagai sektor serta di berbagai daerah, untuk itu pemanfaatan pasar kerja di luar negeri juga akan dikembangkan .Pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja terus berkelanjutan di setiap pemerintahan-pemerintahan yang akan datang. Untuk itu sistem informasi ketenagakerjaan yang mencakup penyediaan lapangan kerja dan permintaan tenaga kerja akan terus banayak permintahan dari pencari kerja dan perusahaan. Ada beberapa aspek dalam pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja diantaranya adalah:
1. Informasi Ketenagakerjaan
Diantaranya kegiatan pelatihan dan kursus dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan pejabat-pejabat yang terkait langsung dalam perencanaan tenaga kerja dan sumber daya manusia di daerah serta mengumpulkan data tentang angkatan kerja, kesempatan kerja dan kebutuhan tenaga kerja disemua sektor, yang mencakup jumlah dan jenis keahlian sesuai dengan pola yang ditetapkan secara nasional.
2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Terdidik
3. Penyaluran Tenaga Kerja
Kegiatan penyaluran dan penyebaran tenaga kerja muda terlatih melalui mekanisme (AKAD) akan meningkatkan mutu dari tenaga kerja itu sendiri, yang ditandai dengan diadakannya pelatikan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja.
4. Pengembangan Usaha Mandiri dan Sektor Informal
Pengembangan usaha mandiri dan sektor informal itu ditujukan untuk memperbaiki penghasilan kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan yang masih rendah, seperti buruh tani, petani penggarap yang tidak mempunyai lahan, petani berlahan sempit, peternak kecil, nelayan, pengrajin, wanita dan sebagainya.
Lihat lebih banyak...
Komentar
