PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
Deskripsi Singkat
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 103 - 124
PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH Hadi Sasana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Jalan Erlangga Tengah No. 17 Semarang 50241 Telp. (024) 8449211, Fax (024)8449212 E-mail:
[email protected]
ABSTRACT This research is intended to examine the influence of fiscal decentralization on economic growth, poverty, employment, and welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province. Research population consist of 29 regencies and 6 municipalities, employing secondary data from Central Bureau of Statistic of Central Java Province and regencies/municipalities level in Central Java Province within the period of 2001 up to 2005. Data analysis is conducted by using path analysis with AMOS program software. The results of this study indicate that, first fiscal decentralization has a positive and significant effect on economic growth. Second, economic growth has a positive and significant effect on employment rate. Third, economic growth has a negative and significant effect on poverty. Forth, economic growth has a positive and significant effect on welfare. Fifth, employment rate has a negative and significant effect on welfare. Sixth, poverty has a negative and significant effect on welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province. Keywords: fiscal decentralization, economic growth, poverty, employment rate PENDAHULUAN Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih memeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing.
Desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah terhadap kondisi makro ekonomi dan sosial menunjukkan hasil yang relatif baik
104
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1, Juni 2009
meskipun belum optimal. Terdapat beberapa indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah. Pertama, dilihat dari hasil output pembangunan daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data realisasi menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB riil di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan selalu meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 sampai 2005 mengalami pertumbuhan positif, tetapi belum mampu memecahkan permasalahan dasar di masingmasing daerah, yaitu besarnya angka pengangguran dan kemiskinan. Hampir di semua daerah di Jawa Tengah perekonomian cenderung meningkat, tetapi pertumbuhan tersebut belum mampu menyerap jumlah pengangguran yang cukup besar di wilayah ini, sehingga diperlukan laju pertumbuhan yang lebih besar lagi untuk mendorong kinerja ekonomi makro daerah. Kedua, dilihat dari aspek kemiskinan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih cukup besar. Data disajikan dalam Tabel 1. Kemiskinan akan berpengaruh terhadap penurunan indikator-indikator yang ada dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti pendidikan, kesehatan dan pendapatan, karena dengan kemiskinan maka seseorang akan mengeluarkan pendapatannya hanya untuk kebutuhan pangan atau makanan saja dan akan mengabaikan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak akan merasakan kehidupan yang layak. Ketiga, dilihat dari indikator sosial (tenaga kerja), pada tahun 2003 jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah
adalah sebanyak 912.513 orang, mengalami peningkatan menjadi sebanyak 1.044.573 orang tahun 2004, dan menjadi lebih besar lagi pada tahun 2005 yaitu sebanyak 9.698.112 orang (Jawa Tengah Dalam Angka, 2006). Keempat, dilihat dari kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Berdasarkan hasil penghitungan indeks pembangunan manusia, di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan perbaikan kinerja (lihat Lampiran). Dilihat dari variabel-variabel makro ekonomi dan sosial, selama pelaksanaan desentralisasi fiskal belum mampu mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu, pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, besarnya jumlah pengangguran, rendahnya pendapatan masyarakat, besarnya jumlah penduduk miskin, serta kinerja pembangunan manusia yang belum optimal, sehingga proses pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut: 1.
Otonomi Fiskal
Daerah dan Desentralisasi
Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri
Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal
105
Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2005 No
Kabupaten/Kota
Pertumbuhan Ekonomi (%) 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal
6,56 4,78 4,46 2,94 3,70 5,08 2,27 4,73 4,86 4,91 4,14 1,69 5,67 3,62 4,50 4,84 3,12 2,13 1,68 3,85 2,85 -2,96 4,52 2,91 2,14 3,69 3,81 5,56 4,77 3,74 6,11 5,19 4,91 3,78 5,20
2004 6,88 4,02 3,99 3,82 1,97 4,17 2,29 4,27 2,04 4,95 4,31 3,31 6,79 4,60 3,56 4,45 3,88 4,13 3,24 3,78 3,40 1,13 3,69 2,80 2,00 4,10 3,94 5,31 4,81 3,00 5,80 3,13 4,37 4,80 6,25
2005 7,99 3,21 4,18 4,32 3,21 4,85 3,19 4,62 4,08 4,66 4,11 4,14 5,49 5,16 4,74 4,32 3,15 4,01 4,23 4,23 3,86 3,18 3,99 2,69 2,80 3,72 4,15 4,90 4,83 5,71 5,15 4,23 5,50 3,82 4,87
Penduduk Miskin (Jiwa 2003
2004
2005
343.100 322.800 264.800 237.700 370.100 175.900 250.200 199.300 171.100 267.100 122.500 242.000 141.700 232.300 379.200 193.300 184.800 245.400 91.100 104.600 250.400 123.500 109.000 201.400 143.200 196.400 316.300 306.200 549.900 17.700 72.800 18.300 91.800 20.700 23.100
346.200 325.200 266.500 240.300 371.500 167.100 254.700 185.800 172.300 263.900 118.100 246.100 132.600 225.100 385.100 191.200 186.300 247.900 85.500 104.000 260.600 121.300 107.200 185.500 133.300 181.100 299.100 297.200 519.600 17.400 69.500 16.000 79.000 18.600 23.100
343.900 322.100 255.500 230.700 350.500 161.700 233.600 182.400 171.800 262.500 117.800 238.000 133.400 221.700 391.300 191.800 186.400 248.000 83.300 103.400 260.700 119.600 106.800 183.700 125.600 171.200 289.200 297.300 503.100 16.900 68.100 14.800 77.100 16.900 21.300
Sumber:BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2006 (diolah)
berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Barzelay, 1991): a.
Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
b. c.
Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.
Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari lima tahun di negara kita diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari
106
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1, Juni 2009
pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal itu ditegaskan oleh Kaloh (2002: 7), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik. Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaanya. Prud’homme (1995) mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain: a. b.
c.
d.
Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal. Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya public hearing. Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.
Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should follow function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl,2000:19). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.
Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Barzelay,1991): a. b. c.
Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.
Desentralisasi fiskal diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilisasi dana. Desentralisasi fiskal tidak bisa diadopsi begitu saja, namun di sesuaikan dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan, kondisi-kondisi lembaga, politik, dan ekonomi yang melekat pada negara itu. 2.
Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal karena memberikan pertimbangan politikus lokal dan birokrat yang dapat di akses dan peka terhadap kelompok bunga lokal. Oates juga
Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya. Bahl (2000:25-26) mengemukakan dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (there must be a champion for fiscal decentralization). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain. Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. 3.
Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikapsikap masyarakat, dan institusi-institusi
107 nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatru kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003:21) Menurut Kuznet dalam Todaro (2003: 99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Todaro (2003: 92) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah: a.
b.
c.
Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhimya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.
Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata. Tetapi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1, Juni 2009
108
distribusi pendapatan bila memenuhi setidaktidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar.
kan pada konsumsi (consumption-based poverty line) terdiri dari dua elemen (Kuncoro, 1997): a.
Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan
4.
b.
Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.
Kemiskinan dan Kesejahteraan
Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan, terancamnya bargaining (posisi tawar) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian kemiskinan secara luas. Telah dikatakan di atas bahwa kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup, artinya bahwa orang yang miskin itu hidupnya hampir selalu dan sering tidak nyaman. Dalam segala bidang mereka selalu menjadi kaum tersingkir, karena mereka tidak dapat menyamakan kondisi mereka dengan kondisi masyarakat sekelilingnya. (Esmara, 1988) Banyak ukuran untuk menentukan angka kemiskinan, salah satunya adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dalam pengertian umum adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan (BPS, 2001), atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin, bila dipandang sudut konsumsi. Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak atau garis kemiskinan dapat digunakan mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan absolut. Garis kemiskinan yang didasar-
Menurut Todaro (2004:236) terdapat adanya hubungan yang negatif antara kemiskinan dan kesejahteraan, karena kemiskinan mempuyai aspek yaitu miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan, miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi yang termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah, maka akan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan. 5.
Teori Ekonomi Kesejahteraan
Teori ekonomi kesejahteraan menurut Pigou (1960:11) adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial menurut Whithaker dan Federico (1997:361) merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera.
Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal
109
Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Tengah Tahun 2003-2005 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal
2003
2004
2005
64,8 68,2 65,9 65,2 65,7 65,9 65,7 66,7 65,9 67,9 66,1 65,5 68,9 64,6 65,4 64,4 64,6 68,4 67,4 67,7 66,0 68,8 68,8 63,3 65,4 64,5 63,4 63,5 61,6 71,7 72,5 72,9 72,8 69,0 69,1
68,8 70,3 68,7 66,9 68,0 68,7 66,9 69,1 68,5 71,0 70,7 68,4 70,5 66,1 67,3 66,5 67,5 70,6 69,4 69,1 69,0 71,4 71,4 67,3 67,0 67,6 65,6 66,8 63,4 74,5 75,8 74,4 74,9 71,4 71,2
69,5 70,7 69,3 67,3 68,9 69,1 67,6 69,9 69,0 71,4 71,2 69,0 70,7 66,6 68,2 67,9 69,0 70,9 70,0 69,6 69,4 71,9 71,8 67,5 67,6 68,2 66,3 67,5 64,3 74,7 76,0 74,8 75,3 71,9 71,4
Sumber:BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2006.
United Nations Development Programe (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Laporan ini menganggap bahwa pembangunan manusia pada hakekatnya
adalah suatu proses memperbesar pilihanpilihan manusia. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UNDP, 1994:94). Human Development Index (HDI) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar
110
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1, Juni 2009
negara maupun antar daerah (Todaro, 2003: 70). Indikator HDI jauh melebihi pertumbuhan konvensional. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya tersebut. Salah satu keuntungan HDI adalah, indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara/ daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia (Todaro, 2003:71). Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, dan penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 1.
2.
Desentralisasi fiskal (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja terserap (Y2) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
3.
Pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (Y3) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
4.
Pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y4) di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah
5.
Tenaga kerja terserap (Y2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejah-
teraan masyarakat (Y4) di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah 6.
Jumlah penduduk miskin (Y3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y4) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah METODE PENELITIAN
Populasi dan Pengumpulan Data Penelitian menggunakan data populasi, di mana populasi, yaitu seluruh daerah kabupaten/kota (29 kabupaten dan 6 kota) di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data sekunder berbentuk time series dari tahun 2001 sampai dengan 2005, dan data cross section yang terdiri atas 35 kabupaten/kota, sehingga merupakan pooled the data yaitu gabungan antara data time series (tahun 2001-2005: 5 tahun) dengan data cross section 35 kabupaten/kota. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, dan instansi terkait lainnya. Definisi Operasional Variabel 1.
Desentralisasi Fiskal (X1)
Dalam studi ini, desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota dalam satuan desimal. Penggunaan variabel desentralisasi fiskal ini mengacu pada Zang dan Zou (1998), Mahi (2000) Tim LPEM-UI (Halim, 2001:28), dan Mursinto (2004:170).
Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal 2.
Pertumbuhan Ekonomi (Y1)
Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun menurut harga konstan tahun 2000, yang dinyatakan dalam satuan persen. 3.
Tenaga Kerja Terserap (Y2)
Tenaga kerja terserap dalam data ini adalah jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, dengan lama bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu saat pendataan dilakukan, di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dalam satuan orang. 4.
Penduduk Miskin (Y3)
Penduduk miskin dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin absolut dengan menggunakan kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk miskin merupakan total penduduk miskin absolut yang berada di setiap kabupaten/kota dalam satuan orang/jiwa. 5.
Kesejahteraan Masyarakat (Y4)
Kesejahteraan masyarakat adalah tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Dalam studi ini variabel kesejahteraan masyarakat diproksi dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Analisis Data Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis jalur (path analysis), yang dikem-
111 bangkan sebagai model untuk mempelajari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Model persamaan sebagai berikut: Y1 Y2 Y3 Y4
= = = =
β X1 + μ1 δ1 X1 + δ2Y1 + μ2 γ1 X1 + γ2 Y1+ μ3 φ1 X1 + φ2 Y1 + φ3 Y2 + φ4 Y3 + μ4
dimana: X1 Y1 Y2 Y3 Y4 μ
adalah desentralisasi fiskal adalah pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja terserap adalah Jumlah penduduk miskin adalah kesejahteraan adalah disturbance term HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Rasio Pendapatan Asli Daerah ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Realisasi Total Pengeluaran Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota memerlukan dana yang semakin besar, sementara daerah dihadapkan pada sumber dana yang terbatas. Pada tahun 2005 kemampuan pembiayaan terhadap realisasi pengeluaran yang paling besar adalah Kota Semarang (0,48), sedangkan yang paling kecil di Kabupaten Sragen (0,06). Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2001 Kota Tegal mempunyai laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 8,06 persen. Pada tahun 2005 Kabupaten Kendal mempunyai laju pertumbuhan ekonomi
112
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1, Juni 2009
terendah (2,69 persen), yang tertinggi pertumbuhan ekonominya adalah Cilacap (7,99 persen). Tenaga Kerja Terserap Jumlah tenaga kerja yang terserap pada berbagai sektor/lapangan usaha setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang memasuki dunia kerja selalu meningkat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir daerah yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Kabupaten Brebes, sedangkan yang paling sedikit penyerapan tenaga kerjanya adalah Kota Magelang. Jumlah Penduduk Miskin Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, atau sebuah komunitas, yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Jumlah penduduk miskin absolut, selama lima tahun terakhir daerah yang paling besar jumlah penduduk miskinnya adalah Brebes, sedangkan yang paling sedikit adalah Salatiga.
Uji Normalitas, Multikolinearitas, dan Outlier Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis jalur adalah asumsi multivariate normal, tidak adanya multikolinearitas atau singularitas dan outlier. 1.
Normalitas dari data merupakan salah satu syarat dalam pemodelan Analisis Jalur. Pengujian normalitas ditekankan pada data multivariat dengan melihat nilai skewness, kurtosis, dan secara statistik dapat dilihat dari nilai Critical Rasio (CR). Jika digunakan tingkat signifikansi sebesar 5 persen, maka nilai CR yang berada di antara -1,96 sampai dengan 1,96 (-1,96 ≤ CR ≤ 1,96) dikatakan data berdistribusi normal, baik secara univariat maupun multivariat. Hasil secara lengkap mengenai pengujian normalitas data pada seluruh variabel penelitian dapat dilihat pada Lampiran. Pada Lampiran, nilai CR multivariat sebesar 1,420 dan nilai ini terletak didalam range antara -1,96 sampai dengan 1,96, sehingga dapat dikatakan bahwa data multivariat normal. 2.
Indeks Pembangunan Manusia Nilai indeks pembangunan manusia di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Nilai Indeks Pembangunan Manusia di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang tertinggi pada tahun 2001 adalah Kota Magelang (74,7), tahun 2002 adalah di Kota Semarang (73,6), tahun 2003 adalah Kota Salatiga (72,9), pada tahun 2004 dan 2005 adalah Kota Surakarta (75,8 dan 76,0).
Uji Normalitas
Uji multikolinearitas atau singularitas
Multikolinearitas dapat dilihat melalui determinan matriks kovarians. Nilai determinan yang sangat kecil atau mendekati nol menunjukkan indikasi terdapatnya masalah multikolinearitas atau singularitas, sehingga tidak dapat digunakan untuk penelitian. Hasil penelitian memberikan nilai Determinant of sample covariance matrix sebesar 587,178. Nilai ini jauh dari angka nol sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dan singularitas pada data yang dianalisis.
Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal 3.
113 karena masih di bawah 5 persen dari observasi yaitu minimal 9 data (0.05 x 175 = 9), maka dapat dikatakan tidak terjadi oulier.
Outlier
Outlier adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim secara uniariate maupun multivariate, yaitu yang muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh dari observasi-observasi yang lainnya. Apabila terjadi outlier dapat dilakukan treatment khusus pada outlier nya asal diketahui bagaimana munculnya outlier tersebut.Hasil uji outlier pada penelitian ini disajikan pada Mahalanobis distance atau Mahalanobis dsquared. Nilai Mahalanobis yang lebih besar dari Chi-square tabel atau nilai p1
Deskripsi
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 103 - 124
PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH Hadi Sasana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Jalan Erlangga Tengah No. 17 Semarang 50241 Telp. (024) 8449211, Fax (024)8449212 E-mail:
[email protected]
ABSTRACT This research is intended to examine the influence of fiscal decentralization on economic growth, poverty, employment, and welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province. Research population consist of 29 regencies and 6 municipalities, employing secondary data from Central Bureau of Statistic of Central Java Province and regencies/municipalities level in Central Java Province within the period of 2001 up to 2005. Data analysis is conducted by using path analysis with AMOS program software. The results of this study indicate that, first fiscal decentralization has a positive and significant effect on economic growth. Second, economic growth has a positive and significant effect on employment rate. Third, economic growth has a negative and significant effect on poverty. Forth, economic growth has a positive and significant effect on welfare. Fifth, employment rate has a negative and significant effect on welfare. Sixth, poverty has a negative and significant effect on welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province. Keywords: fiscal decentralization, economic growth, poverty, employment rate PENDAHULUAN Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih memeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing.
Desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah terhadap kondisi makro ekonomi dan sosial menunjukkan hasil yang relatif baik
104
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1, Juni 2009
meskipun belum optimal. Terdapat beberapa indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah. Pertama, dilihat dari hasil output pembangunan daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data realisasi menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB riil di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan selalu meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 sampai 2005 mengalami pertumbuhan positif, tetapi belum mampu memecahkan permasalahan dasar di masingmasing daerah, yaitu besarnya angka pengangguran dan kemiskinan. Hampir di semua daerah di Jawa Tengah perekonomian cenderung meningkat, tetapi pertumbuhan tersebut belum mampu menyerap jumlah pengangguran yang cukup besar di wilayah ini, sehingga diperlukan laju pertumbuhan yang lebih besar lagi untuk mendorong kinerja ekonomi makro daerah. Kedua, dilihat dari aspek kemiskinan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih cukup besar. Data disajikan dalam Tabel 1. Kemiskinan akan berpengaruh terhadap penurunan indikator-indikator yang ada dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti pendidikan, kesehatan dan pendapatan, karena dengan kemiskinan maka seseorang akan mengeluarkan pendapatannya hanya untuk kebutuhan pangan atau makanan saja dan akan mengabaikan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak akan merasakan kehidupan yang layak. Ketiga, dilihat dari indikator sosial (tenaga kerja), pada tahun 2003 jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah
adalah sebanyak 912.513 orang, mengalami peningkatan menjadi sebanyak 1.044.573 orang tahun 2004, dan menjadi lebih besar lagi pada tahun 2005 yaitu sebanyak 9.698.112 orang (Jawa Tengah Dalam Angka, 2006). Keempat, dilihat dari kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Berdasarkan hasil penghitungan indeks pembangunan manusia, di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan perbaikan kinerja (lihat Lampiran). Dilihat dari variabel-variabel makro ekonomi dan sosial, selama pelaksanaan desentralisasi fiskal belum mampu mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu, pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, besarnya jumlah pengangguran, rendahnya pendapatan masyarakat, besarnya jumlah penduduk miskin, serta kinerja pembangunan manusia yang belum optimal, sehingga proses pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut: 1.
Otonomi Fiskal
Daerah dan Desentralisasi
Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri
Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal
105
Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2005 No
Kabupaten/Kota
Pertumbuhan Ekonomi (%) 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal
6,56 4,78 4,46 2,94 3,70 5,08 2,27 4,73 4,86 4,91 4,14 1,69 5,67 3,62 4,50 4,84 3,12 2,13 1,68 3,85 2,85 -2,96 4,52 2,91 2,14 3,69 3,81 5,56 4,77 3,74 6,11 5,19 4,91 3,78 5,20
2004 6,88 4,02 3,99 3,82 1,97 4,17 2,29 4,27 2,04 4,95 4,31 3,31 6,79 4,60 3,56 4,45 3,88 4,13 3,24 3,78 3,40 1,13 3,69 2,80 2,00 4,10 3,94 5,31 4,81 3,00 5,80 3,13 4,37 4,80 6,25
2005 7,99 3,21 4,18 4,32 3,21 4,85 3,19 4,62 4,08 4,66 4,11 4,14 5,49 5,16 4,74 4,32 3,15 4,01 4,23 4,23 3,86 3,18 3,99 2,69 2,80 3,72 4,15 4,90 4,83 5,71 5,15 4,23 5,50 3,82 4,87
Penduduk Miskin (Jiwa 2003
2004
2005
343.100 322.800 264.800 237.700 370.100 175.900 250.200 199.300 171.100 267.100 122.500 242.000 141.700 232.300 379.200 193.300 184.800 245.400 91.100 104.600 250.400 123.500 109.000 201.400 143.200 196.400 316.300 306.200 549.900 17.700 72.800 18.300 91.800 20.700 23.100
346.200 325.200 266.500 240.300 371.500 167.100 254.700 185.800 172.300 263.900 118.100 246.100 132.600 225.100 385.100 191.200 186.300 247.900 85.500 104.000 260.600 121.300 107.200 185.500 133.300 181.100 299.100 297.200 519.600 17.400 69.500 16.000 79.000 18.600 23.100
343.900 322.100 255.500 230.700 350.500 161.700 233.600 182.400 171.800 262.500 117.800 238.000 133.400 221.700 391.300 191.800 186.400 248.000 83.300 103.400 260.700 119.600 106.800 183.700 125.600 171.200 289.200 297.300 503.100 16.900 68.100 14.800 77.100 16.900 21.300
Sumber:BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2006 (diolah)
berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Barzelay, 1991): a.
Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
b. c.
Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.
Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari lima tahun di negara kita diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari
106
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1, Juni 2009
pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal itu ditegaskan oleh Kaloh (2002: 7), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik. Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaanya. Prud’homme (1995) mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain: a. b.
c.
d.
Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal. Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya public hearing. Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.
Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should follow function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl,2000:19). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.
Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Barzelay,1991): a. b. c.
Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.
Desentralisasi fiskal diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilisasi dana. Desentralisasi fiskal tidak bisa diadopsi begitu saja, namun di sesuaikan dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan, kondisi-kondisi lembaga, politik, dan ekonomi yang melekat pada negara itu. 2.
Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal karena memberikan pertimbangan politikus lokal dan birokrat yang dapat di akses dan peka terhadap kelompok bunga lokal. Oates juga
Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya. Bahl (2000:25-26) mengemukakan dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (there must be a champion for fiscal decentralization). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain. Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. 3.
Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikapsikap masyarakat, dan institusi-institusi
107 nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatru kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003:21) Menurut Kuznet dalam Todaro (2003: 99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Todaro (2003: 92) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah: a.
b.
c.
Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhimya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.
Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata. Tetapi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1, Juni 2009
108
distribusi pendapatan bila memenuhi setidaktidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar.
kan pada konsumsi (consumption-based poverty line) terdiri dari dua elemen (Kuncoro, 1997): a.
Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan
4.
b.
Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.
Kemiskinan dan Kesejahteraan
Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan, terancamnya bargaining (posisi tawar) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian kemiskinan secara luas. Telah dikatakan di atas bahwa kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup, artinya bahwa orang yang miskin itu hidupnya hampir selalu dan sering tidak nyaman. Dalam segala bidang mereka selalu menjadi kaum tersingkir, karena mereka tidak dapat menyamakan kondisi mereka dengan kondisi masyarakat sekelilingnya. (Esmara, 1988) Banyak ukuran untuk menentukan angka kemiskinan, salah satunya adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dalam pengertian umum adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan (BPS, 2001), atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin, bila dipandang sudut konsumsi. Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak atau garis kemiskinan dapat digunakan mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan absolut. Garis kemiskinan yang didasar-
Menurut Todaro (2004:236) terdapat adanya hubungan yang negatif antara kemiskinan dan kesejahteraan, karena kemiskinan mempuyai aspek yaitu miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan, miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi yang termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah, maka akan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan. 5.
Teori Ekonomi Kesejahteraan
Teori ekonomi kesejahteraan menurut Pigou (1960:11) adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial menurut Whithaker dan Federico (1997:361) merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera.
Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal
109
Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Tengah Tahun 2003-2005 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal
2003
2004
2005
64,8 68,2 65,9 65,2 65,7 65,9 65,7 66,7 65,9 67,9 66,1 65,5 68,9 64,6 65,4 64,4 64,6 68,4 67,4 67,7 66,0 68,8 68,8 63,3 65,4 64,5 63,4 63,5 61,6 71,7 72,5 72,9 72,8 69,0 69,1
68,8 70,3 68,7 66,9 68,0 68,7 66,9 69,1 68,5 71,0 70,7 68,4 70,5 66,1 67,3 66,5 67,5 70,6 69,4 69,1 69,0 71,4 71,4 67,3 67,0 67,6 65,6 66,8 63,4 74,5 75,8 74,4 74,9 71,4 71,2
69,5 70,7 69,3 67,3 68,9 69,1 67,6 69,9 69,0 71,4 71,2 69,0 70,7 66,6 68,2 67,9 69,0 70,9 70,0 69,6 69,4 71,9 71,8 67,5 67,6 68,2 66,3 67,5 64,3 74,7 76,0 74,8 75,3 71,9 71,4
Sumber:BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2006.
United Nations Development Programe (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Laporan ini menganggap bahwa pembangunan manusia pada hakekatnya
adalah suatu proses memperbesar pilihanpilihan manusia. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UNDP, 1994:94). Human Development Index (HDI) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar
110
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1, Juni 2009
negara maupun antar daerah (Todaro, 2003: 70). Indikator HDI jauh melebihi pertumbuhan konvensional. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya tersebut. Salah satu keuntungan HDI adalah, indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara/ daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia (Todaro, 2003:71). Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, dan penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 1.
2.
Desentralisasi fiskal (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja terserap (Y2) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
3.
Pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (Y3) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
4.
Pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y4) di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah
5.
Tenaga kerja terserap (Y2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejah-
teraan masyarakat (Y4) di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah 6.
Jumlah penduduk miskin (Y3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y4) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah METODE PENELITIAN
Populasi dan Pengumpulan Data Penelitian menggunakan data populasi, di mana populasi, yaitu seluruh daerah kabupaten/kota (29 kabupaten dan 6 kota) di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data sekunder berbentuk time series dari tahun 2001 sampai dengan 2005, dan data cross section yang terdiri atas 35 kabupaten/kota, sehingga merupakan pooled the data yaitu gabungan antara data time series (tahun 2001-2005: 5 tahun) dengan data cross section 35 kabupaten/kota. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, dan instansi terkait lainnya. Definisi Operasional Variabel 1.
Desentralisasi Fiskal (X1)
Dalam studi ini, desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota dalam satuan desimal. Penggunaan variabel desentralisasi fiskal ini mengacu pada Zang dan Zou (1998), Mahi (2000) Tim LPEM-UI (Halim, 2001:28), dan Mursinto (2004:170).
Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal 2.
Pertumbuhan Ekonomi (Y1)
Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun menurut harga konstan tahun 2000, yang dinyatakan dalam satuan persen. 3.
Tenaga Kerja Terserap (Y2)
Tenaga kerja terserap dalam data ini adalah jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, dengan lama bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu saat pendataan dilakukan, di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dalam satuan orang. 4.
Penduduk Miskin (Y3)
Penduduk miskin dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin absolut dengan menggunakan kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk miskin merupakan total penduduk miskin absolut yang berada di setiap kabupaten/kota dalam satuan orang/jiwa. 5.
Kesejahteraan Masyarakat (Y4)
Kesejahteraan masyarakat adalah tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Dalam studi ini variabel kesejahteraan masyarakat diproksi dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Analisis Data Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis jalur (path analysis), yang dikem-
111 bangkan sebagai model untuk mempelajari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Model persamaan sebagai berikut: Y1 Y2 Y3 Y4
= = = =
β X1 + μ1 δ1 X1 + δ2Y1 + μ2 γ1 X1 + γ2 Y1+ μ3 φ1 X1 + φ2 Y1 + φ3 Y2 + φ4 Y3 + μ4
dimana: X1 Y1 Y2 Y3 Y4 μ
adalah desentralisasi fiskal adalah pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja terserap adalah Jumlah penduduk miskin adalah kesejahteraan adalah disturbance term HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Rasio Pendapatan Asli Daerah ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Realisasi Total Pengeluaran Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota memerlukan dana yang semakin besar, sementara daerah dihadapkan pada sumber dana yang terbatas. Pada tahun 2005 kemampuan pembiayaan terhadap realisasi pengeluaran yang paling besar adalah Kota Semarang (0,48), sedangkan yang paling kecil di Kabupaten Sragen (0,06). Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2001 Kota Tegal mempunyai laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 8,06 persen. Pada tahun 2005 Kabupaten Kendal mempunyai laju pertumbuhan ekonomi
112
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1, Juni 2009
terendah (2,69 persen), yang tertinggi pertumbuhan ekonominya adalah Cilacap (7,99 persen). Tenaga Kerja Terserap Jumlah tenaga kerja yang terserap pada berbagai sektor/lapangan usaha setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang memasuki dunia kerja selalu meningkat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir daerah yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Kabupaten Brebes, sedangkan yang paling sedikit penyerapan tenaga kerjanya adalah Kota Magelang. Jumlah Penduduk Miskin Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, atau sebuah komunitas, yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Jumlah penduduk miskin absolut, selama lima tahun terakhir daerah yang paling besar jumlah penduduk miskinnya adalah Brebes, sedangkan yang paling sedikit adalah Salatiga.
Uji Normalitas, Multikolinearitas, dan Outlier Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis jalur adalah asumsi multivariate normal, tidak adanya multikolinearitas atau singularitas dan outlier. 1.
Normalitas dari data merupakan salah satu syarat dalam pemodelan Analisis Jalur. Pengujian normalitas ditekankan pada data multivariat dengan melihat nilai skewness, kurtosis, dan secara statistik dapat dilihat dari nilai Critical Rasio (CR). Jika digunakan tingkat signifikansi sebesar 5 persen, maka nilai CR yang berada di antara -1,96 sampai dengan 1,96 (-1,96 ≤ CR ≤ 1,96) dikatakan data berdistribusi normal, baik secara univariat maupun multivariat. Hasil secara lengkap mengenai pengujian normalitas data pada seluruh variabel penelitian dapat dilihat pada Lampiran. Pada Lampiran, nilai CR multivariat sebesar 1,420 dan nilai ini terletak didalam range antara -1,96 sampai dengan 1,96, sehingga dapat dikatakan bahwa data multivariat normal. 2.
Indeks Pembangunan Manusia Nilai indeks pembangunan manusia di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Nilai Indeks Pembangunan Manusia di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang tertinggi pada tahun 2001 adalah Kota Magelang (74,7), tahun 2002 adalah di Kota Semarang (73,6), tahun 2003 adalah Kota Salatiga (72,9), pada tahun 2004 dan 2005 adalah Kota Surakarta (75,8 dan 76,0).
Uji Normalitas
Uji multikolinearitas atau singularitas
Multikolinearitas dapat dilihat melalui determinan matriks kovarians. Nilai determinan yang sangat kecil atau mendekati nol menunjukkan indikasi terdapatnya masalah multikolinearitas atau singularitas, sehingga tidak dapat digunakan untuk penelitian. Hasil penelitian memberikan nilai Determinant of sample covariance matrix sebesar 587,178. Nilai ini jauh dari angka nol sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dan singularitas pada data yang dianalisis.
Hadi Sasana – Peran Desentralisasi Fiskal 3.
113 karena masih di bawah 5 persen dari observasi yaitu minimal 9 data (0.05 x 175 = 9), maka dapat dikatakan tidak terjadi oulier.
Outlier
Outlier adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim secara uniariate maupun multivariate, yaitu yang muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh dari observasi-observasi yang lainnya. Apabila terjadi outlier dapat dilakukan treatment khusus pada outlier nya asal diketahui bagaimana munculnya outlier tersebut.Hasil uji outlier pada penelitian ini disajikan pada Mahalanobis distance atau Mahalanobis dsquared. Nilai Mahalanobis yang lebih besar dari Chi-square tabel atau nilai p1
Komentar
