Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

July 11, 2017 | Author: Doni Sumardi | Category: Ilmu Hukum, Perlindungan Anak, Hukum Perlindungan Anak
Share Embed


Deskripsi Singkat

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG


Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-
anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan
tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan
sosial. Makalah ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak
yang melakukan tindak pidana, dengan menggunakan metode penelitian
normatif, untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai bagaimanakah
perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat
menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara
rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor
4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Secara filosofis anak merupakan masa depan bangsa dan sebagai
generasi penerus perjuangan. Pengertian anak diatur dalam Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) mengatakan "Anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk
anak yang masih dalam kandungan". Seorang anak yang bermasalah berarti
menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan bagi anak menjadi
pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau
berkonflik dengan hukum, kenakalan anak sering juga disebut "Juvenile
Delinquency" yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita
mengatakan bahwa Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang
dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara yang oleh masyarakat itu
sendiri ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.[1]

Sehubungan dengan kedudukannya yang strategis dalam kehidupan
bangsa dan negara, maka anak memerlukan perlakuan khusus agar dapat
tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun rohaninya.
Untuk itu anak perlu dihindarkan dan dijauhkan dari perbuatan pidana
yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya
tersebut secara negatif.[2] Jika terdapat suatu tindak pidana yang
pelakunya adalah seorang anak maka anak tersebut harus tetap dilindungi
kepentingannya demi kelangsungan pertumbuhan anak maupun jiwa anak
tersebut.




B. TUJUAN


Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikas
imengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak
pidana.




C. METODE PENELITIAN


Metode yang digunakan penulis dalam penulisan makalah ini adalah
jenis penelitian hukum normatif kemudian dikaji dengan menggunakan
jenis pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang
(statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditangani.[3]


BAB II
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah
tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana diatur di dalam
ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian
apabila kita memperhatikan Surat edaran Kejaksaan Agung Republik
Indonesia Nomor P.1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa :
Penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan
perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).
(Jadi, hanya anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan KUHP-lah
yang diajukan kedepan sidang anak).[4]

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksnakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik
fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan
adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan
anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan
bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum tidak
tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif
Gosista mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi
kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang
membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan
perlindungan anak.[5]
Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor
35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat (1) menyebutkan
"Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
Dalam hal perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
terdapat pada Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan
anak dapat dilakukan melalui:
a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umurnya.

b. Pemisahan dari orang dewasa.

c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.

e. Pembebasan penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam,
tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.

f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan atau pidana seumur hidup.

g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai
upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat.

h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.

i. Penghindarandaripublikasiatasidentitasnya.

j. Pemberian pendampingan Orang Tua atau Wali dan orang yang dipercaya
oleh anak.

k. Pemberian advokasi sosial.

l. Pemberian kehidupan pribadi.

m. Pemberian pendidikan.

n. Pemberian pelayanan kesehatan dan

o. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.





















BAB III

PENUTUP



D. KESIMPULAN


Terkait dengan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa
perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada
hakekatnya merupakan bagian dari upaya menciptakan kondisi agar setiap
anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan
pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Adanya
perlindungan hukum tersebut merupakan jaminan terhadap kegiatan
perlindungan anak yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mencegah
penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam
pelaksanaan perlindungan anak.

























E. DAFTAR PUSTAKA


BUKU

Atmasasmita, Romli, 1984, Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja,
Amrico, Bandung.


Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam
Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.


Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, edisi Revisi Cetakan
IX, Kencana Prenada media Group Jakarta.


Setiady, Tolib, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia,
Alfabeta, Bandung.


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.


Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.


-----------------------
[1]Romli Atmasasmita, 1984, Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja,
Amrico, Bandung h. 23.
[2]Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia,
Alfabeta, Bandung, h. 215.
[3]Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, h. 93.
[4]TolibSetiady, op.cit, h. 176.
[5]Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung,
h.33.


Deskripsi

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG


Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-
anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan
tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan
sosial. Makalah ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak
yang melakukan tindak pidana, dengan menggunakan metode penelitian
normatif, untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai bagaimanakah
perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat
menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara
rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor
4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Secara filosofis anak merupakan masa depan bangsa dan sebagai
generasi penerus perjuangan. Pengertian anak diatur dalam Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) mengatakan "Anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk
anak yang masih dalam kandungan". Seorang anak yang bermasalah berarti
menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan bagi anak menjadi
pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau
berkonflik dengan hukum, kenakalan anak sering juga disebut "Juvenile
Delinquency" yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita
mengatakan bahwa Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang
dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara yang oleh masyarakat itu
sendiri ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.[1]

Sehubungan dengan kedudukannya yang strategis dalam kehidupan
bangsa dan negara, maka anak memerlukan perlakuan khusus agar dapat
tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun rohaninya.
Untuk itu anak perlu dihindarkan dan dijauhkan dari perbuatan pidana
yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya
tersebut secara negatif.[2] Jika terdapat suatu tindak pidana yang
pelakunya adalah seorang anak maka anak tersebut harus tetap dilindungi
kepentingannya demi kelangsungan pertumbuhan anak maupun jiwa anak
tersebut.




B. TUJUAN


Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikas
imengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak
pidana.




C. METODE PENELITIAN


Metode yang digunakan penulis dalam penulisan makalah ini adalah
jenis penelitian hukum normatif kemudian dikaji dengan menggunakan
jenis pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang
(statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditangani.[3]


BAB II
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah
tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana diatur di dalam
ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian
apabila kita memperhatikan Surat edaran Kejaksaan Agung Republik
Indonesia Nomor P.1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa :
Penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan
perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).
(Jadi, hanya anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan KUHP-lah
yang diajukan kedepan sidang anak).[4]

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksnakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik
fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan
adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan
anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan
bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum tidak
tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif
Gosista mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi
kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang
membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan
perlindungan anak.[5]
Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor
35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat (1) menyebutkan
"Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
Dalam hal perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
terdapat pada Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan
anak dapat dilakukan melalui:
a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umurnya.

b. Pemisahan dari orang dewasa.

c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.

e. Pembebasan penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam,
tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.

f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan atau pidana seumur hidup.

g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai
upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat.

h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.

i. Penghindarandaripublikasiatasidentitasnya.

j. Pemberian pendampingan Orang Tua atau Wali dan orang yang dipercaya
oleh anak.

k. Pemberian advokasi sosial.

l. Pemberian kehidupan pribadi.

m. Pemberian pendidikan.

n. Pemberian pelayanan kesehatan dan

o. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.





















BAB III

PENUTUP



D. KESIMPULAN


Terkait dengan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa
perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada
hakekatnya merupakan bagian dari upaya menciptakan kondisi agar setiap
anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan
pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Adanya
perlindungan hukum tersebut merupakan jaminan terhadap kegiatan
perlindungan anak yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mencegah
penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam
pelaksanaan perlindungan anak.

























E. DAFTAR PUSTAKA


BUKU

Atmasasmita, Romli, 1984, Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja,
Amrico, Bandung.


Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam
Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.


Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, edisi Revisi Cetakan
IX, Kencana Prenada media Group Jakarta.


Setiady, Tolib, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia,
Alfabeta, Bandung.


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.


Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.


-----------------------
[1]Romli Atmasasmita, 1984, Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja,
Amrico, Bandung h. 23.
[2]Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia,
Alfabeta, Bandung, h. 215.
[3]Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, h. 93.
[4]TolibSetiady, op.cit, h. 176.
[5]Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung,
h.33.
Lihat lebih banyak...

Komentar

Hak Cipta © 2017 CARIDOKUMEN Inc.